Surabaya, Nawacita.co – Peringatan May Day 2026 di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, tak hanya diwarnai seremoni. Di balik itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui masih banyak “pekerjaan rumah” yang ditagih buruh.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut sebagian tuntutan sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya bersama serikat pekerja. Salah satunya penyediaan sarana transportasi untuk Buruh melalui program Bus Trans Jatim di Pasuruan. Rencana pembukaan koridor baru Trans Jatim menuju Pasuruan—khususnya melintasi kawasan industri PIER (Pasuruan Industrial Estate Rungkut—masih dalam tahap kajian.
“Proyek ini tak bisa instan karena harus melibatkan koordinasi lintas daerah dan operator angkutan. Harapannya tahun depan bisa direalisasikan,” katanya.
Di sektor pendidikan, ironi justru terlihat lebih nyata. Program afirmasi bagi anak buruh yang ditargetkan 5 persen ternyata baru tercapai 1,33 persen pada 2025. Bahkan, hanya sembilan sekolah yang mampu memenuhi kuota tersebut.
Ia menegaskan komitmen Pemprov untuk memperluas akses pendidikan bagi anak pekerja, meski realisasinya masih timpang.
Begitu juga soal pajak yang kini mencuat. Pemprov mengklaim buruh dalam kategori desil 1 hingga 4 sudah mendapat pembebasan pajak pokok dan tunggakan. Namun, tuntutan buruh untuk relaksasi lebih luas direspons dengan skema pengurangan sekitar 20 persen.
Sementara itu, persoalan perumahan masih tersandung klasik: lokasi. Program bantuan subsidi rumah (BSPS) disebut sudah dialokasikan, tetapi mayoritas berada di luar kawasan industri seperti Gresik dan Sidoarjo jauh dari tempat kerja buruh.
Rangkaian isu ini menegaskan satu hal: May Day bukan sekadar panggung perayaan, melainkan cermin jarak antara kebijakan dan realitas. Di Jawa Timur, jarak itu masih terasa dan belum sepenuhnya terjembatani. Alus Tri
- Advertisement -
