Buruh Tuntut Penghapusan Outsourcing di depan Legislator PDI Perjuangan

DPRD Jatim Janji Teruskan ke Pusat

Surabaya, Nawacita – Aksi demonstrasi Hari Buruh Internasional di depan Kantor DPRD Jawa Timur, Kamis (1/5/2026), diwarnai tuntutan penghapusan sistem alih daya (outsourcing). Aspirasi tersebut disampaikan massa buruh dan mahasiswa kepada anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Yordan Batara Goa.

Saat menemui massa, Yordan yang juga menjabat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menjelaskan, sejumlah tuntutan utama dalam aksi tersebut meliputi penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, serta desakan revisi undang-undang ketenagakerjaan agar lebih berpihak pada buruh.

“Selain itu, massa juga menolak PHK massal dan meminta perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja,” ujarnya.

Tak hanya isu ketenagakerjaan, demonstran turut menyoroti sejumlah program pemerintah, seperti MBG, koperasi Merah Putih, dan sekolah rakyat. Menurut Yordan, kritik tersebut merupakan bagian dari aspirasi publik yang perlu disampaikan demi perbaikan layanan pemerintah.

“Kritik terhadap program-program itu penting agar pemerintah bisa terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, DPRD Jawa Timur akan meneruskan seluruh tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat. Pasalnya, sebagian besar regulasi ketenagakerjaan merupakan kewenangan nasional.

“Kami akan menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat, karena banyak hal di luar kewenangan provinsi. Namun, kami tetap akan mengawal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yordan mengungkapkan pihaknya juga tengah menindaklanjuti persoalan yang dihadapi mitra pengemudi ojek online. DPRD Jatim telah menjadwalkan rapat bersama para driver dan perangkat daerah pada pekan depan untuk membahas sistem yang dinilai belum berpihak kepada mereka.

“Selasa nanti kami akan rapat dengan driver online dan perangkat daerah, untuk memastikan sistem yang ada bisa lebih adil. Terlebih pada 1 Mei ini telah terbit peraturan presiden terkait perlindungan driver online,” ujarnya.

Yordan juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap komitmen yang telah disepakati bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada peringatan May Day tahun sebelumnya. DPRD, kata dia, akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap janji-janji yang belum terealisasi.

“Kami akan cek kembali janji-janji kepada buruh. Jika itu kewenangan provinsi dan belum dilaksanakan, tentu akan kami tindak lanjuti. Sebagai mitra pemerintah, kami punya fungsi pengawasan,” pungkasnya.

Reporter: Rovallgio