Aksi Perlawanan Novel Baswedan Dkk ke Pimpinan KPK Belum Berhenti

0
1955

Jakarta, Nawacita – Aksi perlawanan Novel Baswedan dkk melaporkan pimpinan KPK buntut polemik 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan terus berlanjut. Novel dkk sebelumnya telah melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, terbaru, Novel Dkk juga melaporkan pimpinan KPK ke Ombudsman RI.

Adapun diantara perwakilan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK yang hadir antara lain Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo.

Sujanarko baru selesai membuat laporan pada pukul 11.45 WIB. Sujanarko mengatakan pihaknya melaporkan proses TWK yang bermasalah.

“Hari ini saya mewakili 75 pegawai membuat pelaporan resmi terkait dengan proses TWK yang dilakukan KPK. Pengaduan untuk praktisnya hanya ditandatangani 15 pegawai yang TWK,” kata Sujanarko di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/5/2021).

Sujanarko menyampaikan ada enam indikasi maladministrasi yang dilakukan pimpinan KPK. Ia mengatakan akan menyampaikan hasil kajiannya lebih lanjut.

“Nanti laporannya kita sampaikan ke teman-teman sekalian. Dari kajian kita ada banyak sekali maladministrasi yang sudah dilakukan KPK, baik penerbitan SK-nya, prosesnya, dari sisi wawancara hampir ada 6 indikasi yang kita sampaikan pimpinan KPK telah melakukan maladministrasi,” jelasnya.

Ombudsman soal Aduan Maladministrasi Pimpinan KPK: Diselesaikan Tanpa Gaduh

Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih menerima laporan perwakilan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap seluruh pimpinan KPK. Najih mengatakan pihaknya siap menyelesaikan kasus ini tanpa membuat gaduh.

“Jadi kami tentu akan mendalami sesuai prosedur dan kewenangan yang dimiliki Ombudsman. Nanti kami akan mengambil langkah-langkah. Yang kami pentingkan adalah bagaimana proses ini bisa menyelesaikan dengan baik, bahwa kita harapkan masalah ini bisa diselesaikan dengan tidak gaduh sehingga semua pihak mendapatkan solusi, baik dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi,” kata Najih di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/5/2021).

Najih mengatakan akan mendalami terlebih dulu laporan 75 pegawai KPK ini. Nantinya, pemeriksaan selanjutnya akan ditangani Keasistenan Utama Bidang VI Ombudsman.

“Kami akan dalami dulu karena semua laporan ada mekanismenya di dalam proses kami, karena kami juga belum tahu detail dari isi laporan tentang pihak-pihak yang perlu kami periksa. Nanti pemeriksaan selanjutnya akan jadi kewenangan dari Keasistenan Utama Bidang VI,” jelasnya.

Najih menjelaskan, Ombudsman punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Namun pihaknya belum bisa memastikan apakah seluruh pimpinan KPK sebagai terlapor akan diperiksa.

“Kami belum tahu tapi siapapun yang dilaporkan. Itu kami punya kewenangan untuk memeriksa,” ungkap Najih.

Sebelumnya, Novel Baswedan dkk telah melaporkan dugaan pelanggaran etik tersebut di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK yang juga kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Hadir juga Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan mendampingi Novel dan yang lainnya.

“Semua pimpinan karena sebagaimana kita ketahui SK 652 yang ditandatangani oleh Bapak Firli Bahuri dan kita berpikiran itu kolektif kolegial sehingga semua pimpinan kami laporkan,” kata Hotman.

Hotman menjelaskan pelaporan itu dilakukan karena ada tiga hal, yang pertama yakni soal kejujuran soal TWK. Kedua adalah soal pertanyaan yang ada di TWK, yang dinilai melecehkan perempuan.

Menurut mereka, hal ini tidak sewajarnya terjadi dan hal ini menyangkut dengan integritas suatu lembaga negara. Sedangkan alasan ketiga adalah terkait kesewenangan pimpinan KPK terhadap putusan MK terkait pertimbangan ‘TWK tidak boleh merugikan pegawai KPK’. Namun nyatanya, kata Hotma, hal itu malah terjadi dan tidak sesuai dengan SK 652 soal penonaktifan pegawai.

Ini Daftar Dugaan Pelanggaran Pimpinan KPK

Pimpinan KPK dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan Ombudsman RI buntut sengkarut tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi mekanisme alih status pegawai KPK menjadi ASN. Pimpinan KPK itu diduga melanggar kode etik serta maladministrasi.

Perihal dugaan pelanggaran kode etik, aduannya disampaikan ke Dewas KPK pada Selasa (18/5/2021). Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan dan beberapa pegawai KPK lainnya langsung menyambangi Dewas KPK.

“Kenapa kami melaporkan pimpinan KPK pada hari ini? Karena kami melihat bahwa ada beberapa hal yang seharusnya tidak terjadi di lembaga korupsi seperti KPK. Dan hal ini juga merupakan suatu hal yang perlu kami perjuangkan demi kepentingan publik. Setidaknya ada tiga hal yang kami laporkan pimpinan KPK terkait hal ini,” ujar Hotman.

Dalam surat pengaduan yang diterima detikcom, ada 3 poin dugaan pelanggaran kode etik yang disorot, yaitu:

1. Integritas dan diduga melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2020 yaitu tidak berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fakta dan kebenaran.

2. Integritas dan diduga melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2020 yaitu tidak menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri.

3. Kepemimpinan dan diduga melanggar Pasal 8 ayat 2 Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2020 yaitu bertindak sewenang-wenang atau tidak adil atau bersikap diskriminatif terhadap bawahan atau sesama Insan Komisi.

Setelah itu, pada Rabu (19/5/2021), perwakilan dari 75 pegawai itu menyambangi Ombudsman RI, di antaranya Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko, Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Sujanarko menyebutkan setidaknya ada 6 indikasi maladministrasi yang diduga dilakukan pimpinan KPK.

“Dari kajian kita ada banyak sekali maladministrasi yang sudah dilakukan KPK, baik penerbitan SK-nya, prosesnya, dari sisi wawancara hampir ada 6 indikasi yang kita sampaikan pimpinan KPK telah melakukan maladministrasi,” ucap Sujanarko.

Dari surat pengaduan yang diterima detikcom, berikut 6 poin yang dimaksud:

1. Pimpinan KPK menambahkan metode alih status Pegawai KPK, bukan hanya melalui pengangkatan tetapi juga melalui pengujian. Keduanya bertolak belakang dan masing-masing metode memiliki implikasi hukum dan anggaran yang berbeda. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tidak merinci metode pengujian tes wawasan kebangsaan sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dan kepastian hukum;

2. Pimpinan KPK membuat sendiri kewenangan untuk menyelenggarakan tes wawasan kebangsaan yang tidak diatur dam UU Nomor 5/2014 tentang ASN dan UU 19/2019 tentang KPK dan PP 41/2020 tentang Alih Status Pegawai KPK;

3. Pimpinan KPK melibatkan lembaga lainnya, melaksanakan TWK untuk tujuan selain alih status pegawai KPK. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) PP 41/2020 dan Pasal 18 dan 19 Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021;

4. Pimpinan KPK menggunakan metode pengujian melalui TWK sebagai dasar pengangkatan pegawai KPK, padahal tidak ada ketentuan dalam Peraturan KPK 1/2021 yang menyatakan demikian;

5. Pegawai KPK membuat dan menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan setelah pekerjaan selesai; dan

6. Pimpinan KPK menambahkan sendiri konsekuensi dari tes wawasan kebangsaan sehingga melampaui kewenangannya. Bertentangan dengan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVUU/2019.

Novel Baswedan dkk Minta SK Penonaktifan Segera Dicabut!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK, Rasamala Aritonang, yang menjadi bagian dari 75 pegawai dinonaktifkan, meminta SK penonaktifan segera dicabut.

“Kemarin bapak Presiden sudah menyampaikan dan statement beliau cukup tegas sekali sehingga beliau menegaskan berlakunya putusan MK sebagai pedoman hukum tadi sehingga setelah putusan ini dilaksanakan mestinya sebagai bagian dari lembaga eksekutif, sebagai bagian dari apa yang diatur oleh kepala negara, apa yang disampaikan Presiden segera diikuti,” kata Rasamala di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/5/2021).

Novel Baswedan bersama 74 pegawai lainnya sebelumnya telah melapor ke Dewan Pengawas KPK. Rasamala berharap laporan itu segera ditindaklanjuti dengan pencabutan SK penonaktifan. Menurutnya, pencabutan SK penonaktifan merupakan bentuk komitmen pimpinan KPK terhadap pemberantasan korupsi.

“Kemarin kami sudah sampaikan surat keberatan kepada pimpinan juga agar yang paling awal SK penonaktifan atau non-job atau penyerahan tanggung jawab itu segera dicabut dulu. Itu membuktikan komitmen dan konsistensi terhadap pemberantasan korupsi yang sudah ditegaskan digariskan oleh presiden,” ucap Rasamala.

“Kalau itu tidak dilakukan, ya kita jadi meragukan bagaimana komitmennya ini dan ini nggak boleh terlalu panjang karena ini teman-teman mau melaksanakan tugas dan fungsinya. Kalau aksesnya ditutup untuk berkontribusi memberantas korupsi, saya pikir itu persoalan sangat fundamental dan itu sama sekali berlainan dengan apa yang disampaikan oleh presiden dan ketentuan hukum MK,” tambahnya.

Rasamala mempertanyakan tindak lanjut pimpinan KPK pasca-pernyataan yang dikeluarkan Presiden Jokowi. Menurutnya, hingga kini belum ada upaya untuk mencabut SK penonaktifan tersebut.

“Sejak ada pernyataan presiden, apa tindak lanjut yang sudah pimpinan lakukan, bertemu pegawai mungkin atau apa? Nggak ada. Makanya itu yang kita pertanyakan kok nggak ada tindak lanjut apa-apa begitu padahal harusnya bisa langsung dilakukan. Paling awal adalah mencabut SK yang sudah diterbitkan tersebut. Itu sebagai bukti bahwa ada komitmen yang sama dengan kita pegawai yang punya kemauan memberantas korupsi dengan presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan alih status pegawai KPK sebagai ASN diniatkan agar semangat pemberantasan korupsi lebih baik. Perihal kontroversi tes wawasan kebangsaan atau TWK, Jokowi meminta hal itu tidak untuk pemberhentian para pegawai KPK.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” ucap Jokowi.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” imbuhnya.

Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya telah melaporkan seluruh pimpinan KPK ke Dewas. Laporan juga dilayangkan ke Ombudsman RI terkait adanya maladministrasi TWK sebagai alih status pegawai ke aparatur sipil negara.

75 Pegawai KPK Masih Dinonaktifkan, Pemberantasan Korupsi Mandek!

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko menilai publik dirugikan akibat penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Sujanarko menyebut pemberantasan korupsi akan mandek selama 75 pegawai KPK tersebut dinonaktifkan.

“Ini publik juga dirugikan. Karena apa, dengan dinonaktifkan 75 pegawai maka kasus-kasus yang ditangani semuanya mandek. Jadi tidak hanya kasus, ada yang bekerja di kerja sama internasional, ada yang bekerja di biro SDM, biro hukum, semuanya mandek. Kalau tidak mandek setidaknya itu terganggu dengan nonaktifnya 75 pegawai,” kata Sujanarko di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/5/2021).

Sujanarko menilai penonaktifan ini dapat merugikan keuangan negara. Ia berharap Ombudsman dapat secara cepat menyelesaikan persoalan ini.

“Perlu juga publik tahu, dengan dibayarnya 75 pegawai tanpa boleh bekerja, itu sama saja dengan merugikan keuangan negara. Karena apa? Kami semua itu digaji dari pajak yang dibayar pemerintah. Bayangkan nanti kalau ada nonaktif sampai satu tahun, nonaktif sampai 3 bulan, berapa uang negara yang telah dirugikan oleh pimpinan. Jadi itu yang saya sampaikan ke Ombudsman. Jadi kira-kira, semakin cepat penyelesaian ini, akan semakin baik,” tambahnya.

Sujanarko berharap kasus ini bisa segera selesai agar tidak membuat gaduh publik. Menurutnya, presiden sudah memberikan pernyataan sehingga tidak perlu ada lagi masalah yang diteruskan.

“Dengan kewenangan Ombudsman kita harapkan Ombudsman bisa menyelesaikan kasus ini dengan secepat-cepatnya. Konteksnya adalah agar negeri ini tidak gaduh dengan hal-hal remeh-temeh seperti itu. Kira-kira publik lah yang kita pentingkan daripada kasus-kasus semacam ini,” ungkap Sujanarko.

“Kepala negara kan sudah memberikan statement, sudah memutuskan. Mau apa lagi yang digoreng-goreng? Mau apa lagi yang dimasak-masak? Apakah mau melawan presiden?” imbuhnya.

Alex Marwata soal Laporan ke Dewas: Keputusan Pimpinan KPK Kolektif Kolegial

Para pimpinan KPK dilaporkan Novel Baswedan dkk ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena diduga melanggar etik. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menghormati pelaporan tersebut karena merupakan hak setiap masyarakat untuk mengadukan jika menemukan dugaan pelanggaran.

“Pimpinan KPK menghormati pelaporan dimaksud karena kami menyadari bahwa pelaporan kepada Dewan Pengawas adalah hak setiap masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh insan KPK,” kata Alex kepada wartawan, Rabu (19/5/2021).

Alex menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut pelaporan tersebut kepada Dewas KPK sesuai dengan tugas dan kewenangan Dewan Pengawas. Alex pun menyinggung bahwa setiap keputusan yang diambil Pimpinan KPK telah didiskusikan dengan jajaran struktural KPK.

“Pimpinan KPK sebelum mengambil keputusan, kami pimpinan selalu membahas dan berdiskusi tidak saja dengan semua pimpinan bahkan dengan jajaran pejabat struktural KPK. Hal ini Kami lakukan sebagai perwujudan kepemimpinan kolektif kolegial, semua keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, bukan keputusan individu salah seorang pimpinan KPK,” ucapnya.

Dia juga menyebut semua produk kebijakan yang dikeluarkan oleh kelembagaan KPK, seperti peraturan komisi, peraturan pimpinan, surat keputusan, surat edaran, dan semua surat yang ditandatangani oleh Ketua kami pastikan sudah dibahas dan disetujui oleh 4 pimpinan lainnya.

“Semua keputusan kelembagaan diambil melalui proses pembahasan bersama secara kolektif kolegial oleh seluruh Pimpinan KPK,” ujarnya.

sumber : detik

LEAVE A REPLY