Komisi C Minta Dinas Terkait Tegas Sikapi Keluhan Warga soal Tower

0
359
Baktiono Ketua Komisi C DPRD

Surabaya, Nawacita – Polemik pendirian bangunan tower seluler provider dilingkungan perumahan klampis semolowaru utara mendapat tanggapan dari Komisi C  DPRD kota Surabaya, banyak warga protes dengan keberadaan tower yang  berada di perumahan tersebut

Baktiono Ketua Komisi C DPRD mengatakan, dengan berdirinya tower di lingkup perumahan klampis semolowaru utara I/49 Surabaya, diduga telah banyak merugikan beberapa warga sekitarnya, selain itu, ada rumahnya warga sempat retak retak, Perijinan tower sejak tahun 2006 dasarnya untuk proses menuju IMB juga belum bisa dijelaskan dan dokumenya masih dicari oleh dinas terkait yang ada di kota Surabaya.

“Oleh karena itu, aspirasi warga akan kami tindak lanjuti. Kita undang pemilik tower tersebut, akan tetapi mereka belum bisa hadir hari ini,” kata Baktiono, Selasa, ( 19/05/2021)

Ada salah satu vendor atau pemilik operator telepon seluler yang harus bertanggung jawab juga, karena pemilik lahan mereka hanya menerima kontrak saja dan semua perijinan itu
di urus oleh pemilik tower.

“Kita tidak semua mempersilahkan untuk kemajuan teknologi, tetapi kemajuan teknologi itu kalau berdiri diatas lahan warga jangan sampai merugikan warga yang lain, Karena warga yang lain juga mempunyai hak tidak dirugikan.” terangnya saat ditanyai terkait perijinanya

Sejak berdirinya tower tahun 2006, harusnya ada sosialisasi ke warga dan ini penting karena sosialisasi warga bisa menerima apa tidak.

karena tower saat ini sangat besar dengan rangka yang besar dengan kontruksinya dari baja tingginya sampai 42 meter dan banyak didaerah yang lain ambruk. hal ini membuat ketakutan warga disekitar semakin tinggi, harus di evaluasi jika memang tower itu tetap berdiri, silahkan memakai teknologi yang berada saat ini, bukan teknologi yang masa lalu.

“Boleh berdiri tetap berada diatas tanah warga tersebut, tapi kontruksinya berbeda seperti saat ini,  yang hanya kecil sedikit tetapi dia bisa menjangkau cukup luas.” Imbuh Baktiono

Ditambahkan,  kami akan mengundang dinas dinas terkait, Dinas KLH, Dishub, Cipta karya Dan Pemukiman dan harus membawa data yang lengkap yaitu data pertama kali berdirinya tower.

Karena di tenggarai Rt, Rw yang lama itu juga dilalui dan langsung berdiri tower tersebut, ditenggarai kalau memang ada perijinan semula yang tidak benar maka juga semua harus ada evaluasi dan disesuaikan dengan peraturan daerah yang ada saat ini .” pungkasnya.

Dny

LEAVE A REPLY