Khofifah Buka Suara soal Kritik DPRD: Jadi Bahan Koreksi Pemprov Jatim
SURABAYA, Nawacita – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 akan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemprov Jatim untuk memperbaiki program pembangunan ke depan.
Hal itu disampaikan Khofifah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu (13/5/2026).
“Kalau rekomendasinya soal KUR 3 persen, itu harus langsung ke Presiden. Begitu juga soal lahan pertanian berkelanjutan, itu berkaitan dengan kebijakan nasional dan perlindungan lahan sawah,” ujarnya.
Khofifah juga mengingatkan agar persoalan pendidikan dan kesejahteraan sosial tidak seluruhnya dibebankan ke Pemprov Jatim.
Menurutnya, sejumlah indikator pendidikan di tingkat provinsi telah tercapai, namun masih ada tantangan seperti rata-rata lama sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Baca Juga: Khofifah Dorong Organda Perkuat Distribusi Pangan dari Produsen ke Pasar
Selain itu, ia menepis anggapan bahwa belanja operasional Pemprov Jatim identik dengan perjalanan dinas.
“komponen tersebut juga mencakup belanja pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan rumah sakit dan layanan BPJS Kesehatan, ” jelas Khofifah.
Di sisi lain, Khofifah mengakui masih ada pekerjaan rumah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meski laba bersih salah satu BUMD Jatim disebut tertinggi di antara BUMD se-Indonesia pada 2025, Pemprov tetap membuka ruang evaluasi terhadap efisiensi dan kinerja perusahaan daerah.
“Semua masukan DPRD akan menjadi catatan penting bagi kami untuk koreksi, evaluasi, dan pembenahan ke depan,” katanya.
(Alus)
