JK Anggap 4 Pemerintahan Ikut Tanggung Jawab Selesaikan Kasus HAM

0
268
Wapres Jusuf Kalla (JK).
Wapres Jusuf Kalla (JK).

Jakarta,Nawacita – Di hari peringatan hari HAM internasional, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ditanya soal pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum tuntas. JK menilai 4 pemerintahan pasca reformasi juga ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.

“Pelanggaran HAM yang dikatakan berat pada masa lalu itu berarti sudah melalui 4 pemerintahan. Jadi bukan hanya sekarang dianggapnya, karena itu kejadiannya ya sebelum reformasi semuanya, hampir semuanya ya, masih waktu jaman kita otoriter,” kata JK di Istana Wapres Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018).

JK menilai bukan hanya pemerintahan Jokowi-JK yang bertanggungjawab atas kasus HAM masa lalu. Menurutnya penuntasan kasus HAM tak mudah karena sudah berlangsung pada 20 hingga 25 tahun yang lalu.

“Pemerintah 4 sebelumnya, juga berarti sama-sama bertanggungjawab, seperti itu. Tapi memang ini hal tidak mudah untuk memeriksa lagi suatu peristiwa yang berlangsung 20-25 tahun lalu, seperti katakanlah Semanggi atau yang lain, atau peristiwa Wasior di Papua,” ujarnya.

Namun, pemerintah ditegaskan JK tetap menugaskan kejaksaan hingga kepolisian untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM.

“Tapi seperti banyak peristiwa yang lainnya, seperti contohnya saja penembakan Kennedy, sampai sekarang tidak ada suatu keputusan siapa yang menembaknya. Padahal apa kurangnya kemampuan teknologi Amerika maupun penyelidikan oleh pihak siapa saja, tapi tidak bisa,” tuturnya.

“Apalagi peristiwa yang melibatkan banyak orang, tentu tidak diketahui. Tapi kita tetap usaha seperti itu, bukannya tidak menghentikannya tapi memang tidak mudah,” imbuhnya.

 

dtk

LEAVE A REPLY