Menkes Tegaskan Negara Maju Ditentukan SDM Sehat dan Cerdas, Bukan Sekadar Infrastruktur

JAKARTA, Nawacita – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur atau kekayaan sumber daya alam, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas.

Menurutnya, indikator utama yang digunakan untuk mengukur status suatu negara berpendapatan tinggi adalah Pendapatan Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Income (GNI) per kapita, yakni besarnya pendapatan rata-rata yang diterima setiap penduduk.

“Ukuran negara berpendapatan tinggi bukanlah sumber daya alam, bukan infrastruktur, bukan jumlah bandara, bukan kekuatan militer, dan bukan pasar saham. Ukurannya adalah GNI per kapita. Artinya, berapa banyak pendapatan yang diterima setiap orang,” ujar Budi Gunadi Sadikin dalam peluncuran Lancet Regional Health – Western Pacific Commission, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Karena itu, ia menilai pembangunan manusia harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, masyarakat yang sehat dan cerdas memiliki produktivitas lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan per kapita nasional.

Baca Juga: Kolaborasi Pemerintah dan Kampus Swasta Perluas Kesempatan Kuliah bagi Anak Jatim

“Kalau masyarakat kita tidak sehat dan tidak cerdas, mustahil kita bisa mencapai pendapatan per kapita yang tinggi. Sebanyak apa pun sumber daya alam dan infrastruktur yang kita miliki, hasilnya tidak akan optimal,” tegasnya.

Menkes menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan memiliki peran mendasar karena dimulai bahkan sebelum seseorang dilahirkan. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kesehatan calon ibu, masa kehamilan, kelahiran, hingga pendampingan kesehatan sepanjang siklus kehidupan.

Menurutnya, sektor pendidikan baru mulai berperan ketika anak memasuki usia sekolah, sedangkan sektor kesehatan bertanggung jawab memastikan setiap anak lahir sehat sehingga mampu belajar, tumbuh, dan menjadi individu yang produktif.

“Kami memulai sejak sebelum kehamilan, selama kehamilan, saat seseorang dilahirkan hingga sepanjang hidupnya. Anak yang tidak sehat akan sulit berkembang secara optimal meskipun memperoleh pendidikan yang baik,” katanya.

Menkes menambahkan, seluruh kebijakan kesehatan nasional telah diselaraskan dengan target pembangunan jangka panjang Indonesia menuju 2045. Karena itu, ia berharap kalangan akademisi, termasuk para peneliti yang tergabung dalam Komisi The Lancet, dapat mendukung arah kebijakan tersebut melalui riset berbasis bukti.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), pemerintah menetapkan sejumlah indikator strategis sektor kesehatan. Salah satunya adalah meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dari sekitar 72 tahun menjadi 76 tahun pada 2029. “Saya bangga karena tahun lalu angka harapan hidup Indonesia sudah mencapai sekitar 74 tahun. Mudah-mudahan kita dapat terus meningkat hingga melampaui target 76 tahun,” ujar Menkes.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan Healthy Adjusted Life Expectancy (HALE) atau harapan hidup sehat, dari sekitar 60 tahun menjadi 65 tahun. Indikator tersebut mengukur bukan hanya lamanya seseorang hidup, tetapi juga lamanya masyarakat dapat menjalani kehidupan dalam kondisi sehat dan produktif tanpa dibatasi penyakit atau disabilitas.

Menurut Budi, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya diukur dari bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga dari semakin panjangnya masa hidup masyarakat dalam keadaan sehat sehingga tetap mampu berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.

“Investasi pada kesehatan merupakan investasi ekonomi jangka panjang. Dengan masyarakat yang sehat, Indonesia memiliki peluang lebih besar memanfaatkan bonus demografi, meningkatkan produktivitas, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara berpendapatan tinggi,” pungkasnya. (Kemenkes)