Pemahaman Hak Korban Kejahatan Masih Minim

0
341

YOGYAKARTA,Nawacita Seiring berjalannya era reformasi, banyak lahir peraturan yang mengakui hak-hak korban kejahatan. Namun banyak yang belum bisa memanfaatkannya secara maksimal karena faktor ketidaktahuan.

“Negara sebenarnya sudah hadir, tapi belum bisa dimanfaatkan maksimal karena pihak yang terlibat tidak tahu tentang peraturan itu,” ungkap Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai dalam acara sosialisasi di gedung Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) UII Yogyakarta, Jumat (10/11).

Ironisnya, faktor ketidaktahuan itu tidak hanya dijumpai pada pihak korban maupun saksi namun juga kalangan advokat. Lantaran hal itu, selama ini korban cenderung hanya berperan ketika memberikan keterangan. Padahal banyak hal-hal lain yang menjadi haknya.

Dicontohkan, saat korban sakit bisa mendapat pelayanan medis termasuk pemulihan trauma. Ada pula hak beasiswa bagi korban yang putus sekolah.
Sayangnya, hal ini juga kurang dipahami oleh advokat sehingga kurang maksimal dalam memberikan peran pendampingan.

“Sangat penting bagi advokat untuk mengetahui hak-hak korban kejahatan sebagaimana yang diakui dalam undang-undang. Di undang-undang dasar konstitusi sudah dijelaskan bahwa tiap orang harus dilindungi keamanannya, dan dipastikan tidak dirugikan dalam proses penegakan hukum,” terang Haris.

Melalui sosialisasi ini, dia berkesempatan menjelaskan tentang peran lembaganya. Setelah ini diharapkan advokat tidak hanya berfungsi saat mendampingi tersangka atau terdakwa. Di lain sisi juga memberikan edukasi bahwa saksi dan korban adalah pihak yang dapat dilindungi oleh advokat.

Haris menegaskan, pada kenyataannya penting bagi saksi dan korban untuk dilindungi oleh advokat agar mereka paham tentang tata cara pelaporan kasusnya. Demikian pula saat mereka memberikan kesaksian, supaya  ada pihak yang mendampingi.

dtk

LEAVE A REPLY