Syaifuddin Zuhri Tancap Gas, Perkuat Kerja Kerakyatan DPRD Surabaya
Surabaya, Nawacita – Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, yang baru dilantik, langsung mengagendakan penguatan sinergi dengan berbagai pihak, terutama seluruh anggota legislatif.
Langkah ini dinilai krusial mengingat komposisi dewan yang terdiri dari 50 anggota dengan latar belakang partai politik dan pengalaman yang beragam.
Syaifuddin menegaskan bahwa perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Bahwa kekompakan dan kolaborasi lintas fraksi menjadi kunci dalam mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat,” tegasnya, Rabu (06/05/2026), usai pelantikannya sebagai Ketua DPRD Surabaya periode 2024–2029.
Fokus utama kepemimpinan DPRD Surabaya periode ini adalah memperkuat kerja-kerja kerakyatan.
“Untuk itu, DPRD berkomitmen menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Kota Surabaya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kondusif, dan responsif terhadap kebutuhan warga,” ungkapnya.
Baca Juga: Resmi Menjabat, Syaifuddin Zuhri Nahkodai DPRD Surabaya 2024–2029
Tak hanya di internal, komunikasi intensif juga akan diperluas dengan berbagai pihak eksternal, seperti Forkopimda, tokoh masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Upaya ini diharapkan mampu memperkaya perspektif dalam merumuskan arah pembangunan Kota Surabaya secara lebih komprehensif, bebernya.
Terkait rencana Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dari Pemkot Surabaya, DPRD menyatakan akan melakukan pembahasan secara mendalam sebelum mengambil keputusan.
“Namun, arah kebijakan anggaran diharapkan berfokus pada program yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan sektor strategis lainnya,” tandasnya.
Di tengah dinamika ekonomi, termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah, percepatan pembangunan dinilai sebagai langkah strategis. Penundaan proyek justru berpotensi meningkatkan beban biaya di masa depan.
“Oleh karena itu, DPRD membuka peluang dukungan terhadap berbagai skema pembiayaan, termasuk pinjaman, selama memiliki nilai ekonomi yang jelas dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” lanjutnya.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada penataan pasar, khususnya pemisahan area pemotongan unggas agar lebih higienis dan tertata. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat sekaligus memperkuat fungsi pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi yang sehat.
“Terkait alokasi anggaran untuk program kepemudaan seperti Karang Taruna, DPRD masih akan melakukan evaluasi dan koordinasi lebih lanjut, khususnya bersama Komisi A. Hal ini dilakukan untuk memastikan anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi muda,” jelasnya.
Dalam dinamika alat kelengkapan dewan (AKD), penetapan posisi disebut telah melalui komunikasi antarfraksi. Untuk posisi tertentu yang menjadi hak partai, nama-nama yang diajukan telah disesuaikan dengan keputusan masing-masing partai politik.
“Semua sudah melalui proses komunikasi yang matang,” pungkasnya.
