Maksimalkan Pengelolaan BLUD, Komisi B DPRD Bojonegoro Minta Puskesmas Tingkatkan Kualitas Layanan
BOJONEGORO, Nawacita – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, bersama semua Kepala Puskesmas hadir di ruang Banggar DPRD Kabupaten Bojonegoro, Selasa (5/5/2026), untuk rapat bersama Komisi B, dalam agenda Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada unit puskesmas.
Sekretaris Dinkes, Dwi Setyorini menyampaikan strategi pendapatan daerah melalui pengelolaan BLUD yang fleksibel, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
“Sumber pendapatan utama Puskesmas dari dana Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang masuk langsung ke rekening Puskesmas dan dikelola mandiri oleh BLUD,” kata Dwi.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan tersebut, dilakukan melalui peningkatan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). Selain itu, berasal dari klaim rawat inap, dan Antenatal Care (ANC).
Baca Juga: Komisi B DPRD Bojonegoro Evaluasi Program GAYATRI, Inilah Rekomendasinya
Selain pengelolaan BLUD, untuk kesejahteraan bagi ASN Puskesmas, Dinkes mengusulkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk menutup selisih antara Jasa Pelayanan (Jaspel) yang diterima dengan standar kelas jabatan.
Wakil Ketua Komisi B, Lasuri yang memimpin rapat menyampaikan bahwa seluruh puskesmas menjual pelayanan, maka yang dilakukan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kepada seluruh kepala puskesmas memberikan arahan kepada nakes, harus bisa memahami masyarakat yang sakit pikiran keluarganya gundah gulana membutuhkan dukungan dan senyuman. Berikan pelayanan yang terbaik,” pesan Lasuri.
Terkait TPP dan Jasper, Lasuri menuturkan awalnya dulu saat Komisi B kunjungan di Rumah Sakit Kepohbaru, ada ASN yang mengadu, sehingga tindak lanjutnya disampaikan kepada Bupati Bojonegoro, dan tahun 2026 sudah bisa dilaksanakan. Harapannya, bukan hanya ASN di RS tersebut, tapi kepada seluruh nakes.
“Karena nakes memang layak, merupakan ujung tombak dari layanan kesehatan, Bojonegoro, yang notabene sudah UHC (Universal Health Coverage) 99,45 persen, tentu beban kerja harus imbang yang didapatkan,” kata Lasuri.
Reporter: Parto Sasmito
 Kabupaten Bojonegoro, bersama semua Kepala Puskesmas hadir di ruang Banggar DPRD){kind=link}