KPPU dan Kementerian PKP Sinergi Wujudkan Pembangunan Rumah Berbasis Jargas

Jakarta, Nawacita– (23/12) – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengusulkan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait agar jaringan gas kota (jargas) diintegrasikan dalam program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Langkah ini diproyeksikan dapat menghemat subsidi LPG hingga Rp 3,5 triliun per tahun dan menekan impor LPG sebesar Rp 1,4 triliun per tahun.

Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara KPPU dan Menteri PKP serta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pada 20 Desember 2024 di Gedung KPPU, Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas surat KPPU yang dikirimkan pada 4 Desember 2024, yang menyoroti lambatnya pembangunan jargas sesuai amanat Perpres No. 6 Tahun 2019 dan RPJMN 2020-2024.

Fanshurullah Asa, atau yang akrab disapa Ifan, menyebutkan bahwa ketidakberjalanan pembangunan jargas menyebabkan konsumsi LPG melonjak dan membebani APBN hingga Rp 461 triliun dalam lima tahun terakhir. “Dengan mengintegrasikan jargas ke dalam pembangunan 3 juta rumah, kita bisa menciptakan efisiensi besar dan mempercepat swasembada energi,” jelas Ifan.

KPPU menegaskan bahwa pembangunan perumahan dan jargas harus sesuai dengan UU No. 5/1999 tentang Persaingan Usaha, yang membuka peluang bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. Selain itu, KPPU mendorong skema investasi jargas yang layak secara finansial dan ekonomi, serta mengikuti prinsip open access untuk memastikan persaingan sehat.

Baca Juga :  KPPU Jatuhkan Denda Rp 29 Miliar kepada Dua Perusahaan dalam Kasus Persekongkolan Tender BRIN

Ifan mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir, sekitar Rp 830 triliun terbuang akibat tidak optimalnya pembangunan

jargas. Dari total anggaran Rp 650 triliun yang dialokasikan untuk sambungan jargas perumahan, Rp 370 triliun devisa tidak termanfaatkan.

Menanggapi hal ini, Menteri PKP Maruarar Sirait menyambut baik rekomendasi KPPU. “Kami akan membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan sesuai arahan Presiden Prabowo. Dukungan KPPU sangat diperlukan agar pembangunan berjalan lancar dan adil,” ujar Maruarar.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha, M. Noor Rofieq, Rhido Jusmadi, serta jajaran pejabat struktural dari kedua lembaga.