Wagub Emil Dardak Wakili Suara Pemerintah Daerah Sedunia di High Level Dialogue United Nations Habitat Assembly
Nairobi, Nawacita – Dialog seputar pembangunan berkelanjutan dalam perhelatan United Nations UN Habitat Assembly di Nairobi, Kenya, pada Rabu (7/6/2023) diwarnai beragam pendapat menarik. Termasuk dari para panelis yang mewakili bidang keahliannya masing-masing.
Pembahasan ini mengkaji berbagai faktor pendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDG) di masa krisis. Sehubungan dengan New Urban Agenda (NUA) yang dideklarasikan pada 2016 lalu.
Salah satu panelis yang banyak disorot adalah Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak. Ia mewakili suara pemerintah dearah sedunia. Mantan Bupati Trenggalek itu mengungkapkan bagaimana infrastruktur menjadi titik berat pagi pembangunan berkelanjutan.
Utamanya, hal ini menyangkut pembangunan infrastruktur yang merata di daerah dan perkotaan melalui kerja sama multilateral. Sehingga, konsep kota monosentris bergeser menjadi polisentris.
Selaku panelis, Emil Dardak menyampaikan lima key enablers atau kunci pendukung bagi pembagunan berkelanjutan.
Berkaca dari pengalamannya sebagai Bupati Trenggalek dan Wakil Gubernur, berikut lima faktor penting menurut Emil Dardak.
Tantangan Investasi Swasta pada Infrastruktur
Key enabler pertama berhubungan dengan dana dan investasi. Pendanaan yang terbatas bagi daerah-daerah, menurutnya dapat disokong oleh investasi dari pihak-pihak swasta.
“Enabler pertama pastilah berhubungan dengan uang. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa uang jumlahnya terbatas,” ujarnya.
Di hadapan para panelis, pria asal Trenggalek ini menjelaskan posisi Jawa Timur sebagai provinsi dengan 9 kota dan 29 kabupaten. Dengan 38 pembagian wilayah, Jatim menjadi wilayah terpadat kedua yang dihuni oleh hampir 40 juta jiwa. Ibu kotanya, Kota Surabaya, adalah salah satu wilayah metropolitan terbesar di Asia Tenggara.
Mengingat bahwa banyak kabupaten lainnya tersebar di sekitar Kota Surabaya, maka penting adanya untuk membangun daerah berkembang lainnya sesuai dengan New Urban Agenda. Termasuk di dalamnya investasi yang merata bagi kabupaten-kabupaten di Jatim.
“Sebagai pemerintah provinsi yang menaungi wilayah metropolitan seperti Surabaya dan 8 kota lainnya, maka penting bagi kami untuk memastikan agar semua pembangunan berjalan bersamaan,” paparnya.
Terkait investasi ini, Emil mencontohkan salah satu pengalamannya dalam mengurus Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Format-format kerjasama ini diharap dapat menjamin pemenuhan infrastruktur bagi masyarakat di daerah.
“Di Jawa Timur kami memiliki pengalaman seputar kerjasama pemerintah dan badan usaha atau yang dikenal sebagai Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sekarang saya sedang menyusun ulang suatu proyek senilai kurang lebih 200 juta dolar, di mana pemerintah menyubsidi sebagian biayanya sekaligus memastikan agar pendapatan bisa mengalir dari pengguna jasa melalui perusahaan daerah air minum, untuk kemudian dibayarkan kembali kepada pihak konsesi,” ujar Emil. (bersambung)
