Demi Predikat WTP, Bupati Ade Yasin Perintahkan Anak Buah Suap Audit BPK

0
157
Demi Predikat WTP, Bupati Ade Yasin Perintahkan Anak Buah Suap Audit BPK

Jakarta, Nawacita – Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan bahwa Bupati Bogor Ade Yasin menyuruh anak buahnya untuk menyuap empat pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mendapatkan laporan keuangan Pemkab Bogor bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“AY (Ade Yasin) selaku bupati ingin agar Pemkab Bogor ingin agar dapat predikat WTP tahun 2021 dari BPK Jabar,” kata Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung KPK, Kamis (28/4/2022).

Lebih lanjut, Firli menyebut, jajaran pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Pemkab Bogor.

Yang terdiri dari Anthon Merdiansyah (ATM), Arko Mulawan (AM), Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR). Yang mana ditugaskan untuk mengaudit berbagai pelaksanaan proyek diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Bupati Bogor Terjerat Kasus Suap, KPK Sita Uang Rp 1 Miliar

“Sekitar Januari 2022, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK (Hendra Nur Rahmatullah Karwita) dengan IA (Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah) dan MA (Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maulana Adam) dengan tujuan mengkondisikan susunan Tim audit interim,” ungkapnya.

Bupati Bogor Ade Yasin menerima laporan dari Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini disclaimer.

Kemudian Ade Yasin memerintah IA dan MA memberikan uang sekitar Rp 100 juta dalam bentuk tunai kepada ATM di salah satu tempat di Bandung. Selanjutnya sang bupati meminta diusahakan agar WTP.

Setelah kesepakatan itu, tim auditor yang bertugas memeriksa laporan keuangan Pemkab Bogor pun mulai dikondisikan di mana mereka hanya memeriksa SKPD tertentu.

“Proses audit dilaksanakan mulai bulan Februari 2022 s/d April 2022 dengan hasil
rekomendasi diantaranya bahwa tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini,” ungkap Firli.

Akan tetapi, temuan fakta Tim Audit ada di Dinas PUPR, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda – Pakan Sari dengan nilai proyek Rp94,6 Miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak.

Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Bogor Ade Yasin Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY melalui IA dan MA pada Tim Pemeriksa.

“Dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp1,9 Miliar,” imbuh Firli.

Dalam kasus tersebut, Tim KPK menetapkan delapan orang tersangka salah satunya Bupati Bogor Ade Yasin.

ketujuh orang lainnya sebagai tersangka.

Tersangka pemberi suap:
1.MA (Maulana Adam) Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor.
2. IA (Ihsan Ayatullah) Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor.
3. RT (Rizki Taufik) PPK pada Dinas PUPR Kab. Bogor

Tersangka penerima suap:
1. ATM (Anthon Merdiansyah) Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat /
Kasub Auditorat Jabar III / Pengendali Teknis.
2. AM (Arko Mulawan) pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat / Ketua Tim
Audit Interim Kab. Bogor.
3. HNRK (Hendra Nur Rahmatullah Karwita) pegawai BPK Perwakilan
Jawa Barat / Pemeriksa.
4. GGTR (Gerri Ginajar Trie Rahmatullah) pegawai BPK Perwakilan
Jawa Barat / Pemeriksa.

 

Penulis: Alma Fikhasari

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

LEAVE A REPLY