Baznas Tegur BUMN Kelola Zakat Tanpa Izin Resmi 

0
103
Pimpinan Baznas bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan. Foto : Alma/nawacita

Jakarta, Nawacita – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebut, banyak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki potensi yang besar untuk dihimpun zakatnya. Bahkan, nilainya mencapai Rp3 triliun. Namun, pengelolaan zakat tersebut tidak berizin secara resmi dan melanggar Undang-undang. 

“Hitungan kami, zakat yang bisa ditarik dari perusahaan-perusahaan BUMN bisa mencapai sekitar Rp3 triliun,” kata Pimpinan Baznas bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, saat diwawancarai di Kantor Pusat Baznas, Jakarta, Rabu, (5/1/2022).  

“Rata-rata sipengelola itu karyawan dan menolak (untuk lapor ke Baznas) bahkan tidal ada yang respon. Kita sudah ingatkan kita sudah warning supaya hati-hati karena ini melanggar UU,” tambahnya. 

Lebih lanjut, ia menyampaikan, setidaknya ada dua hal yang menjadi faktor utama belum optimalnya penghimpunan zakat dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di BUMN. 

Pertama, karena masih kurangnya literasi tentang pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah (PP) 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

“Yang kedua adalah mungkin ada yang tahu, tapi mereka berani menyalurkan sendiri aja gitu, jadi artinya mereka berpikir yang lain juga tidak apa-apa, dan ada saja yang nekat tetap menyalurkan saja,” ucapnya. 

Oleh karena itu, Rizaludin mendorong Menteri BUMN, Erick Thohir untuk membuat regulasi yang mengatur penghimpunan zakat secara resmi dan signifikan. 

“Ke Pak Erick mungkin bisa dibuatkan Peraturan Menteri tentang pengelolaan dana sosial keagamaan,” usul Rizaludin. 

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan BAZNAS bidang Penyaluran, Saidah Sapuan mengungkapkan, beberapa unit pengumpul zakat (UPZ) dari BUMN yang belum masuk dalam ekosistem Baznas adalah Bank BRI, PLN, dan Pertamina. 

“BRI belum dalam proses, kemudian Pertamina belum, PLN belum,” imbuh Saidah.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY