Dua Saksi Fakta Siap Bongkar Kebohongan Kubu Moeldoko di PTUN

0
143
Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Putra. Foto : Alma/Nawacita

Jakarta, Nawacita – Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadirkan dua saksi fakta dalam sidang gugatan yang dilayangkan KSP Moeldoko pada Kamis (14/10) siang di Pengadilan TUN Jakarta, dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan kedua saksi fakta akan membeberkan data dan fakta terkait kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang.

“Kali ini kami akan menghadirkan ada dua saksi fakta yang akan membongkar kebohongan dari KLB ilegal di Deliserdang. Mengapa kami hadirkan? Agar pihak KLB yang selama ini ilegal jangan sibuk memanipulasi data dan fakta serta menebar hoax di muka publik,” kata Herzaky, saat diwawancarai di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Gedung Pemuda, Rawamangun, Kamis (14/10/2021).

Adapun salah satu saksi fakta yang dihadirkan yakni Gerald Pieter Runtuthomas yang merupakan mantan peserta KLB serta Jansen Sitindaon yang merupakan anggota Mahkamah Partai sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Lebih lanjut, Herzaky menyebut, dengan menghadirkan para saksi fakta ini, agar pihak KLB dapat berhenti memanipulasi data dan fakta serta menebar kebohongan di publik. Sebab kata dia, keduanya akan memberikan keterangan yang benar di persidangan.

“Ini di pengadilan kami munculkan dan kami datangkan saksi yang mengetahui seperti apa situasi sebenarnya yang terjadi di KLB ilegal Deli Serdang,” paparnya.

“Karena disumpah atas nama hukum jadi tidak mungkin berbohong. Kita membawa ini karena memperjuangkan kebenaran dan keadilan,” lanjut Herzaky.

Sementara itu, kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Heru Widodo mengatakan, urgensi pihaknya menghadirkan saksi fakta tersebut guna menerangkan tentang persyaratan mendasar terkait dengan persyaratan mendasar untuk mengajukan perubahan AD/ART Partai.
Hal itu bisa dibuktikan, melalui penjelasan saksi fakta Jansen Sitindaon yang merupakan anggota Mahkamah Partai Demokrat.

“Persyaratan mendasar untuk mendaftarkan perubahan AD/ART kepengurusan itu adalah adanya surat keterangan dari Mahkamah Partai tentang tidak ada sengketa (dalam Partai Demokrat). Kita akan hadirkan mahkamah partai yang nama-nama nya sah terdaftar di Kemenkumham,” terang Heru.

Dia menegaskan, anggota Mahkamah Partai yang sah saat ini yakni kepengurusan yang terdaftar di Kemenkumham.

Mehbob juga mengatakan, jika merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 tahun 2017 pasal 11 bahwa untuk perubahan AD/ART atau kepengurusan harus ada surat keterangan dari mahkamah partai yang sah.

Mehbob mengaku, kubu KLB mendalilkan mengeluarkan surat keterangan mahkamah partai tapi yang tidak terdaftar dan tidak sah.

“Itulah salah satu mengapa Menkumham menolak apalagi ditambah sesuai dengan AD/ART kita pemenuhan 3/4 DPD dan setengah DPC (untuk KLB) itupun tidak terpenuhi, jadi sebetulnya sudah jelas dan menderang bahwa secara hukum (keputusan) Menkumham sudah benar,” imbuhnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY