Mensos Pastikan Layanan Dapur Umum Siap Dukung Kebijakan Penguatan PPKM Darurat

0
151

BANDUNG, Nawacita – Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan Kementerian Sosial siap memberikan dukungan dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Terutama dalam kaitannya dengan tugas Kemensos menyiapkan dukungan makanan siap saji dan telur untuk kebutuhan nutrisi selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Saat ini, Mensos Risma tengah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelangsungan dukungan dapur umum Kemensos di tujuh lokasi di Jawa-Bali. Seperti hari ini, Mensos meninjau langsung dapur umum Kemensos di Balai Wyata Guna Bandung yang selama ini memasak telur matang. Mensos perlu memastikan, sejauh mana kesiapan Balai Wyata Guna Bandung untuk meningkatkan layanan dengan menyiapkan makanan kotak/siap saji.

“Ya hari ini saya mengecek dapur umum di sini. Salah satunya sejauh mana balai ini bisa menyiapkan makanan siap saji. Tentu harus dicek dari sisi dukungan peralatan, bahan makanannya dan juga SDM nya. Saya kira kita sudah siap,” kata Mensos saat meninjau layanan dapur umum di Balai Wyata Guna Bandung (13/07).

Menurut Mensos, peningkatan layanan Balai Wyata Guna dengan menyiapkan nasi kotak tidak lepas dari tingginya kebutuhan dan harapan masyarakat yang disampaikan kepada Kemensos. Di lain pihak, tuntutan tugas tidak memungkinkan tenaga kesehatan meninggalkan tempat kerja.

“Banyak permintaan kepada kami. Kemudian kalau tenaga kesehatan kan dinas sampai malam. Kalau sudah malam kan tidak ada warung buka karena dibatasi jam operasionalnya. Meninggalkan tempat tugas juga tidak mungkin. Ya makanya bantuan makanan siap saji ini menjadi penting. Di Jakarta juga begitu,” katanya.

Mensos menyampaikan apresiasi, sebab sejumlah pihak telah memberikan bantuan dalam rangka mendukung operasionalisasi dapur umum. Dengan bantuan para dermawan tersebut, cukup mendukung dapur umum dalam menyiapkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Makanan siap saji dari dapur umum disalurkan untuk mencukupi kebutuhan permakanan khususnya bagi tenaga kesehatan, petugas penjaga penyekatan PPKM baik TNI, Polri, dan Satpol PP di sekitar DKI, wilayah penyangga Ibukota DKI Jakarta, dan di wilayah lainnya.

Mensos akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap layanan dapur umum Kemensos di tujuh kota. Khususnya dalam mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat terkait dengan PPKM Darurat. Mensos Risma memastikan, Kemensos siap memberikan dukungan.

“Ya kita siapkan dukungannya selama pemberlakuan PPKM Darurat,” kata Mensos, menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan perpanjangan kebijakan PPKM Darurat oleh pemerintah pusat.

Data per Senin (12/7), dapur umum Balai Wyata Guna menyalurkan 4.686 butir (2.343 paket). Paket telur dikirimkan kepada tenaga kesehatan di RSUD Kota Bandung sebanyak 1.006 butir (503 paket), RS Bhayangkara sebanyak 960 butir (480 paket), RS Hasan Sadikin sebanyak 1.200 butir (600 paket), dan RS Al Ikhsan sebanyak 1.076 butir (538 paket).

Dikirim juga untuk RS Muhammadiyah sebanyak 100 butir (50 paket), warga isoman di Balai Wyata Guna sebanyak 34 butir (17 paket), warga isoman Cibeureum sebanyak 70 butir (35 butir), personel linmas Kelurahan Pasir Kaliki sebanyak 20 butir (10 paket), Tim TAGANA dan Penerima Pelayanan sebanyak 80 butir (40 paket), serta aparat Polsek Cicendo sebanyak 140 butir (70 paket).

Di Jakarta, dapur umum Kemensos dipusatkan di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta. Dapur umum TMPNU Kalibata rata-rata memproduksi 15 ribu kotak makanan siap saji dan 15 ribu butir telur rebus setiap hari.

Kemensos telah menambah pendirian 3 dapur umum di tiga kota, yaitu Bogor, Yogyakarta dan Bali. Sehingga jumlah dapur umum yang operasional saat ini sebanyak tujuh dapur umum.

Bansos Tunai
Dalam kesempatan yang sama, Mensos memastikan Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sejak pekan lalu. “Sudah sejak minggu lalu sudah disalurkan. Penyaluran melalui PT Pos,” kata Mensos.

Pemerintah pusat telah menginstruksikan kepada jajaran Kementerian Sosial agar mengakselerasi program perlindungan sosial sebagai langkah pendukung pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemensos mempercepat pencairan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

PKH dan BPNT/Kartu Sembako merupakan bansos reguler dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dengan target berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penyaluran PKH dan BPNT/Kartu Sembako dilakukan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

PKH menjangkau 10 juta KPM dengan indeks berdasarkan komponen dalam keluarga. BPNT/Kartu Sembako, saat ini, menjangkau 15,93 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan. Adapun BST merupakan bansos khusus dengan target 10 KPM dengan indeks Rp300 ribu/KPM/bulan. BST disalurkan melalui jaringan PT Pos Indonesia.

BPNT/Kartu Sembako yang saat ini menjangkau 15,93 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kembali ditingkatkan jangkauannya untuk 18,8 juta KPM. BST dengan jangkauan 10 juta KPM berjalan selama dua bulan, dengan dibayarkan pada Juli ini.

Kemensos melalui Perum Bulog juga menyalurkan beras seberat 10 kg kepada KPM BPNT/Kartu Sembako dan BST. “Dengan bantuan beras, diharapkan masyarakat terdampak pandemi bisa tercukupi kebutuhan dasarnya,” kata Mensos.

humas

LEAVE A REPLY