Langgar HAM, KPSIS Tolak Tagihan Retribusi IPT Surat Ijo

0
260

Surabaya, Nawacita – Puluhan warga yang tergabung dalam Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya (KPSIS) memenuhi panggilan Komisi B DPRD Surabaya untuk difasilitasi pertemuan dengan dinas dan lembaga terkait hukum dan pertanahan kota Surabaya, dalam agenda Hearing di ruang Paripurna DPRD kota Surabaya, Selasa (25/5/21)

Masih seperti semula, KPSIS tetap memperjuangkan lima poin tuntutannya yaitu Menolak adanya pasal sanksi pidana pada Raperda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khususnya IPT atau dikenal dengan nama surat ijo.

Yang kedua, warga surat ijo juga menolak dimasukkan retribusi IPT dan meminta Pemkot Surabaya menghentikan tagihan retribusi IPT surat ijo yang memberatkan karena setiap tahun sudah dikenakan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Hal ini didasari oleh surat yang dikirim oleh Walikota Tri Rismaharini Kepada Presiden RI dan surat pelepasan sengketa surat ijo yang dikirim oleh Walikota Whisnu Sakti Buana Kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/BPN dan Ketua BPK RI.

Kemudian warga juga menolak PERDA No. 16 Tahun 2014 karena dianggap diskrimainasi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Dan yang terakhir warga minta segera dibentuk tim verifikasi masalah surat ijo bersama

Sementara itu, ketua Panitia Khusus (Pansus), Mahfudz Ditanya kesimpulan rapat hearing bersama warga surat ijo, ketua Panitia Khusus (Pansus), Mahfudz menegaskan bahwa sah-sah saja warga menuntut hal itu, namun ini kan aset pemerintah dan apabila masyarakat memanfaatkannya, sesuai Undang-undang harus dikenakan restribusi.

” Apabila warga yang memperoleh manfaat tidak membayar restribusi, maka akan dikenakan sanksi,” ucap Mahfudz yang juga menjabat sebagai sekretaris komisi B ini.

Nah, untuk pelepasan aset surat ijo, Mahfudz mengaku bukan wewenang Komisi B. ” Kita hanya memfasilitasi mereka untuk bertemu pemangku kebijakan.”

Tadi, kata Mahfudz, pemangku kebijakan sudah menjelaskan dengan detil bahwa ini adalah aset Pemkot Surabaya. ” Maka dari awal kami sudah menyarankan agar mereka (warga penghuni surat ijo, red) bisa membuktikan aset ini bukan milik pemerintah. Dengan cara apa, ya ke pengadilan. Kita ini ndak bisa, kita ini legislatif dan tidak bisa menjadi eksekutor,” ungkapnya.

Masih mahfudz, tugas legislatif adalah membuat undang-undang, dan Perda kemarin adalah usulan dari Pemkot. ” Kalau kita melaksanakan, kita pasti salah,” tegasnya.

Suasana hearing tadi sempat terjadi protes-protes keras kepada anggota Dewan, menurut Mahfudz seharusnya hal ini disampaikan kepada penyelenggara dalam hal ini adalah pemkot Surabaya. ” Karena Dewan hanya fasilitator. Dan kalau mau jalur hukum ya silahkan ke pengadilan,” katanya.

Dewan hanya bisa mendorong agar ada payung hukum yang mengatur pelepasan aset surat ijo. ” Kalau tidak ada payung hukum, ya tidak bisa dilepas,” tegas Mahfudz.

Terkait ancaman warga yang akan demo setiap hari senin apabila pengesahan Perda tetap dilakukan, Mahfudz mempersilahkannya. ” Ya gak papa, semakin banyak yang demo mungkin nanti ada yang juga jualan kopi atau air mineral disana. Kan bisa meningkatkan perekonomian warga,” guraunya.

Legislator PKB ini mengakui, hearing tadi ditutup dengan paksa karena dianggap suasana sudah tidak kondusif dan banyaknya pengulangan pernyataan.

” Mereka ngotot menggunakan teori POKOK E, sedangkan kita sudah menggunakan teori hukum sampai logika. Apalagi ada narasi kita belum merdeka, ini kan diluar pembahasan. Kalau mereka berfikir belum merdeka, berarti saya pun belum merdeka dong,” tandas Mahfudz yang mengaku juga tinggal diatas tanah surat ijo ini.

Dn

LEAVE A REPLY