Mathur Husyairi : Perubahan RPJMD Jatim Harus Diikuti SDM Birokrasi Yang Komplit

0
486

Surabaya, Nawacita – Jelang pembahasan Perubahan RPJMD Jatim 2019-2024 yang menjadi rangkaian pembahasan APBD Jatim tahun anggaran 2022. Sejumlah anggota DPRD Jatim memberikan masukan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawangsa untuk membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) birokrasi di lingkungan Pemprov Jatim terlebih dulu.

“Seharusnya Gubernur Khofifah menyiapkan dulu lah SDM Kepala OPD yang masih banyak kosong. Masa sejak awal menjadi gubernur belum bisa memetakan dan menyiapkan pembantunya untuk merealisasikan program kerja dan janji politiknya,” kata Mathur Husyairi anggota Komisi E DPRD Jatim, Senin (26/4/2021).

 

Menurut politikus asal Bangkalan Madura, kalau dipaksakan kondisi seperti ini pasti akan menghambat pelaksanaan program kerja jajaran eksekutif. “Ngurus satu OPD aja keteteran apalagi dua OPD. Lihat aja serapan dan laporan kinerja triwulannya,” tegas Mathur.

Berdasarkan agenda badan musyawarah (Banmus) DPRD Jatim, kata Mathur pembahasan awal perubahan RPJMD Jatim 2019-2024 dengan DPRD akan dibahas pimpinan dan para ketua fraksi DPRD Jatim. Bahkan jika diperlukan melibatkan ketua komisi-komisi DPRD Jatim. “Jadwalnya akan dibahas tanggal 3 Mei 2021,” jelas vokalis Komisi bidang Kesra DPRD Jatim.

Sementara nota kesepahaman dengan DPRD Jatim terhadap rancangan awal perubahan RPJMD Jatim 2019-2024, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan eksekutif terlebih dulu. “Rencananya Raperda Perubahan RPJMD Jatim 2019-2024 akan dibahas oleh Pansus DPRD Jatim,” kata Mathur Husyairi.

Seperti biasa tahapan Raperda P-RPJMD 2019-2024 ke DPRD Jatim adalah nota penjelasab gubernur, PU Fraksi, Jawaban eksekutif, Laporan Pansus, Pendapat Akhir fraksi, dan Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda tentang perubahan RPJMD Jatim 2019-2024. pun/sabda

LEAVE A REPLY