Diabaikan Wali Kota, Pekerja RHU Ancam Bawa Massa Lebih Banyak

0
258

Surabaya, Nawacita – Ratusan massa aksi pekerja RHU geruduk Balai Kota Surabaya pada Senin, 3 Agustus 2020. Massa menuntut Perwali 33 tahun 2020 untuk segera dicabut.

Sayangnya dalam aksi tersebut, Wali Kota maupun Wakil Wali Kota tidak dapat menemui massa aksi. Sebab pasangan pimpinan Surabaya itu tidak ada di tempat.

Koordinator aksi Nurdin Longgari sekaligus Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Surabaya mengatakan, audiensi bersama Kepala Linmas dan Kepala Dinas Pariwisata Surabaya tadi tidak mendapatkan hasil.

“Yang temui kita dari Linmas, Pak Irvan, saya pikir beliau bukan penentu kebijakan. Kami butuh Ibu Walikota yang datang menanggapi aspirasi kami,” katanya usai aksi di Balai Kota Surabaya, Senin 3 Agustus 2020.

Menurutnya, Perwali tersebut dibuat Wali Kota Surabaya. Seharusnya Wali Kota menemui massa aksi. Sehingga bisa mendengarkan secara langsung keluh kesah masyarakat.

“Artinya sesuai kapasitas. Yang memutuskan Perwali itu Walikota. Jadi kalau bukan Walikota, ya Wakilnya dong menemui kami,” ujarnya.

Dalam aksi itu, massa yang sebagian besar pelaku usaha dan pekerja hiburan umum mendesak agar sementara waktu ini Pemkot mengizinkan usahanya dapat dibuka.

“Saya mewakili teman-teman pelaku usaha hiburan umum sudah mengusulkan berikan kesempatan untuk mencari nafkah supaya nanti malam kita buka. Tapi pihak Pemkot tidak berani memutuskan, karena yang memutuskan adalah Walikota,” terangnya.

Karena itu, Nurdin memilih meninggalkan ruang audiensi dan kembali ke titik lokasi aksi bersama massa aksi di depan kantor Balai Kota Surabaya.

Belum juga ditemui Walikota, massa aksi mengancam akan geruduk Balai Kota Surabaya dengan menurunkan massa yang jauh lebih banyak pada tanggal 6 Agustus 2020.

“Aksi besok tanggal 5 Agustus ada element lain yang akan turun, tetapi tetap kita akan bantu. Tanggal 6 (Agustus, red) baru kami turun lebih banyak lagi,” pungkasnya.

(and)

LEAVE A REPLY