Khofifah : Penanganan Dampak Covid-19 di Jatim Diprediksi Butuh Rp.2,384 Triliun

0
137

Jatim, Nawacita – Penanganan secara komprehensif dampak pandemi virus corona disease (Covid-19) di Jatim nampaknya mulai memasuki tahap finishing. Anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan baik melalui upaya promotif, kuratif, tracing dan sosial ekonomi diperkirakan mencapai Rp.2,384 triliun.

“Dari realokasi maupun refocusing anggaran Pemprov Jatim untuk penanganan covid-19 kami estimasikan sekitar Rp.2,384 triliun atau hampir 6,8 persen dari kekuatan APBD Jatim 2020,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat press conferen update data sebaran Covid-19 di Jatim di gedung negara Grahadi Surabaya, Jumat (3/4/2020).

Ia sangat berharap kebijakan yang sudah diambil Pemprov Jatim ini bisa diikuti oleh para Bupati/Walikota agar bantalan yang diberikan untuk penanganan dampak sosial ekonomi di Jatim bisa lebih kuat. “Saya berharap para Bupati/Walikota di Jatim juga bisa merealokasi atau refocusing anggaran APBD nya kisaran 6-7 persen untuk penanaganan Covid-19,” pinta Khofifah.

Menurut Khofifah penanganan dampak sosial ekonomi memang membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga tidak mungkin ditanggung Pemprov Jatim sendirian melainkan butuh kerjasama dan kebersamaan antara pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota.

Basis data penanganan dampak sosial ekonomi yang dipakai Pemprov Jatim, lanjut Khofifah adalah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

“Di pedesaan ada sekitar 4,73 juta KK (Kepala Keluarga), dimana 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS dan 1 juta KK belum masuk DTKS. Sedangkan di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta KK, dimana 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS,” ungkap mantan Mensos RI ini.

Ditambahkan Khofifah, masyarakat di wilayah kepulauan juga perlu mendapat perhatian khusus karena mereka tidak bisa menjual hasil ikan akibat pandemi corona. Begitu juga para tukang ojek online (Ojol) perantau sudah banyak yang mudik karena penumpang merosot drastis.

“Dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di Perkotaan itu, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan 1,040 juta. Jadi tugas Pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota,” terangnya.

Masih di tempat yang sama, Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menambahkan bahwa penambahan bantuan BPNT dari pusat untuk waktu 3 bulan kedepan dengan harapan nilai bantuan bisa setara dengan penerima program DTKS.

“Untuk wilayah perkotaan yang mayoritas non agro walaupuan sudah ada 1 juta KK penerima BPNT Pusat, nantinya akan tetap kita tambah dari Pemprov kisaran 50 persen dari nilai yang mereka terima,” ungkap mantan Bupati Trenggalek ini.

Sedangkan untuk yang non DTKS, kata Emil nantinya juga akan mendapatkan bantuan nilainya setara dengan penerima BPNT. “Target sasaran bantuan untuk non BPNT ini ada sekitar 1 juta KK. Sedangkan besaran penerima di kabupaten/kota disesuaikan dengan capasitas fiskal yang mereka miliki,” jelas Emil.

Pemprov Jatim, lanjut Emil juga terus mendorong program cash for work atau padat karya tunai menggunakan Dana Desa untuk penanganan dampak sosial ekonomi dengan target sasaran minimal 500 ribu KK.

Di tambahkan Gubernur Jatim, distribusi bantuan mengatasi dampak sosial ekonomi ini ada tiga macam, yakni berupa sembako dan telur. Kemudian secara natural (cash), dan kombinasi sembako dan uang. “Untuk wilayah kepulauan akan kita gunakan model cash dan sembako,” pungkas Khofifah Indar Parawansa.

sab/da

LEAVE A REPLY