Capai Kinerja Memuaskan, MA Diapresiasi DPR dan MPR RI

0
195

Jakarta, Nawacita – Pihak DPR dan MPR RI mengapresiasi capaian kinerja Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2019 lalu, yang berhasil memutus 20.058 kasus sepanjang 2019, dan menjadi rekor tersendiri dalam jumlah perkara yang diputus MA dalam periode setahun.

Rasio produktivitas perkara MA pada 2019 pun mencapai angka 98,93 persen. Dimana MA memutus perkara dalam kurun waktu tiga bulan, dengan total 19.373 perkara atau 96,58 persen. Efektivitas ini membuat total tunggakan perkara turun ke angka 217.

“Efektivitas ini patut diapresiasi. Tahun lalu MA mengalami keterbatasan jumlah Hakim Agung, karena tiga Hakim Agung purnabakti, dan dua meninggal dunia,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery usai menghadiri penyampaian Laporan Tahunan MA 2019, di Balai Sidang Jakarta, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Dia lantas mendorong pihak MA untuk terus melakukan inovasi dalam manajemen penanganan perkara hukum di Indonesia, dan memberikan solusi serta kemudahan kepada masyarakat dalam keadilan hukum.

“Saya mendorong agar MA terus melakukan inovasi dalam manajemen Penanganan Perkara. Hal ini tidak lain agar akses masyarakat pencari keadilan semakin mudah,” ujar politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun mengapresiasi capaian kinerja MA dalam Laporan Tahunan tersebut, yang berhasil meraih rekor baru penanganan kasus dalam kurun waktu satu tahun.

“Prestasi MA tersebut patut diacungkan jempol. Di tahun 2019, MA berhasil menyelesaikan puluhan ribu perkara yang masuk. Dan, dalam sejarah MA berdiri, baru kali ini jumlah perkara yang mangkrak bisa ditekan serendah ini. Tidak salah bila lembaga peradilan lain belajar dari MA,” katanya ditempat yang sama.

Politikus asal Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga mengapresiasi langkah MA yang terus melakukan pembenahan. Khususnya dalam mewujudkan E-Court, yang memanfaatkan teknologi informasi dalam modernisasi sistem peradilan.

“E-Court yang berbasis pada e-Filing (pendaftaran perkara online di pengadilan), e-Payment (pembayaran panjar biaya perkara online), e-Summons (pemanggilan pihak secara online), dan e-Litigation (persidangan secara online), membuat sistem peradilan di Indonesia semakin modern. Sekaligus mempercepat akses informasi, kecepatan dan ketepatan penanganan perkara, serta menghindari potensi korup aparatur peradilan,” jelas Bamsoet.

Namun dia mengingatkan, MA jangan lantas cepat berpuas diri. Masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi dalam sistem peradilan di Indonesia. Antara lain menyangkut kemudahan akses informasi sistem peradilan, kecepatan sekaligus ketepatan penanganan perkara, serta masih adanya mental korupsi pada aparatur peradilan.

“Jangan sampai akibat lambannya pembenahan yang dilakukan MA sebagai leading sector peradilan, membuat rakyat mencari keadilan di jalan. Karenanya MA harus senantiasa berani melakukan otokritik, pembenahan, sekaligus tak imun jika dikritik berbagai pihak,” tukas Bamsoet.

RSA

LEAVE A REPLY