Mendagri Angkat Sekda Rachmat Jadi Plh Bupati Cirebon

0
526
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra
Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra

Bandung, Nawacita – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan Surat Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rachmat Sutrisno menjadi Pelaksana harian Bupati Cirebon. Rachmat akan melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pak (Plh) Bupati yang baru ini harus ada kegiatan sosial kemasyarakatan ke daerah, biar masyarakat tahu nih ada pengganti bupati sebelumnya. Itu yang saya ingatkan,” kata Uu seusai menyerahkan surat itu di Gedung Sate, Bandung, Jumat, 26 Oktober 2018.

Sekda yang menjadi Plh Bupati Cirebon karena Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi telah ditetapkan sebagai terpidana kasus korupsi dana bantuan sosial pada November 2015. Sunjaya sempat memimpin Cirebon seorang diri selama hampir dua tahun, sebelum posisi Tasiya digantikan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Selly A. Gantina, pada akhir Agustus tahun lalu. Namun Selly hanya bisa menjadi wakil bupati selama satu tahun. Sebab, pada September lalu, Selly mengundurkan diri untuk maju menjadi calon legislator. Walhasil, kursi Wakil Bupati Cirebon kembali kosong.

“Harapan kami Sekda mampu membangun komunikasi dengan siapa pun, dengan internal yang ada di dalam, dan juga dengan masyarakat luar,” kata Uu.

Rachmat sebagai Plh Bupati Cirebon juga diharapkan bisa terus melaporkan perkembangan kasus hukum yang melibatkan Bupati Cirebon Sunjaya. Sunjaya ditangkap penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 24 Oktober 2018. Dia ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam kasus jual-beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Cirebon. KPK langsung menetapkan Sunjaya sebagai tersangla sehari setelah penangkapan.

“Kami perlu perkemangan (kasus hukum) dan yang lainnya. Kalau pemerihtahan Pak Sekda tidak perlu dikasih tahu, pintaran Pak Sekda karena beliau sudah lama di sana dan paham birokrasinya,” kata Uu.

Secara khusus, Uu juga meminta Rachmat menjaga kondusivitas daerahnya pasca pembakaran bendera di Garut. “Mau menyatakan ini membakar kalimah toyibah, mangga; menyatakan membakar (bendera) organisasi terlarang, mangga; tapi persatuan dan kesatuan, apalagi kepala daerah sebagai pembina politik di tingkat daerah, maka pesan selanjutnya adalah minimal dengan suasana seperti ini, agar Pak Sekda mampu menjaga keresahan yang ada,” tuturnya.

Sekda Cirebon Rachmat mengaku beban yang diberikan kepadanya sebagai Plh Bupati Cirebon berat. “Amanatnya banyak, kayanya bebannya semakin besar,” kata dia, Jumat, 26 Oktober 2018.

Padahal, kata dia, kewenangannya sebagai Plh Bupati terbatas. “Ada hal yang dilarang. Pertama menyangkut kebijakan strategis, menyangkut anggaran, personel, dan seterusnya. Ini masih tetap harus dikomunikasikan dengan pihak Provinsi Jawa Barat supaya kami tidak salah mengambil langkah,” kata dia.

tmpo

LEAVE A REPLY