KPK: Commitment Fee Suap Meikarta Rp 13 M, Baru Terealisasi Rp 7 M

0
292
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif

Jakarta,Nawacita – KPK menangkap 10 orang terkait kasus suap izin proyek Meikarta. Dari total komitmen fee sebesar Rp 13 M, pihak Lippo Group baru membayar Rp 7 M kepada pihak-pihak terkait.

“Diduga sebagai bagian dari komitmen fee proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp 13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

Uang suap itu dibagi-bagi melalui sejumlah kepala dinas di Pemkab Bekasi. Namun uang suap belum full semua seperti yang dijanjikan.

“Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas, yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018,” kata Syarif.

Menurutnya, keterkaitan sejumlah dinas di Pemkab Bekasi pada proses pemberian izin itu cukup kompleks. Ada beberapa perizinan yang disebut Syarif diperlukan dalam mega proyek ini.

“Memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tenpat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, hingga lahan makam,” tuturnya.


Berikut orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka:

– Tersangka diduga pemberi

Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group)

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP

– Tersangka pihak diduga penerima

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP

dtk

LEAVE A REPLY