Makna Teroris Digugat

0
305
Ilustrasi.
Ilustrasi.

JAKARTA, Nawacita — Makna terorisme dalam draf revisi UU Antiterorisme memicu perdebatan publik. Siapa yang bisa disebut teroris dan bagaimana tindakan terorisme itu dimaksud? Apakah aksi kriminal biasa bisa dikatakan teroris atau ada kejahatan khusus?

Pengamat terorisme yang juga merupakan Direktur The Community Ideological Islamist Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya menyebut definisi ‘terorisme’ dalam draft revisi UU Antiterorisme termasuk ambigu dan multitafsir. Revisi itu direncanakan akan dibahas oleh DPR pada Rabu (23/5).

“Definisi yang ambigu dan multitafsir. Sangat berpotensi terjadinya abusse of power,” kata Harits saat dikonfirmasi Selasa (22/5).

Dia mengatakan, definisi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan subjektivitas oleh pihak aparat hukum. Hal itu, kata dia, juga akan menjadi sumber bencana baru dalam penegakkan hukum.

Dalam Pasal 6, kata dia, definisi disebutkan teroris merupakan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas; menimbulkan korban yang bersifat massal, merampas kemerdekaan, atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan/atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Obyek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, Fasilitas Publik, dan/atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dengan definisi tersebut, kata dia, hukum ini bisa menyasar kepada siapa saja. Tidak secara khusus kepada teroris itu sendiri. “Para preman juga aksinya bisa dikenakan hukum ini. Bahkan para perusuh dalam skala masal karena sebab apapun juga bisa di jangkaukan UU ini. Parameter yang absurd soal terorisme akan melahirkan presedent buruk dalam criminal justice system,” ungkapnya.

Dia pun mengkritisi pasal berikutnya, yakni pasal 13A dalam draft RUU Anti Terorisme tersebut mengenai setiap orang yang memiliki hubungan dengan jaringan terorisme, akan mendapatkan hukuman pidana paling lama lima tahun. Dia menyebut kata ‘hubungan’ bermakna sangat luas.

“Kata ‘hubungan’ bermakna sangat luas, bisa hubungan sekedar kenal, hubungan teman sekolah, tetangga dan lain-lain. Hal ini menjadi sangat subyektif dan dapat ditafsirkan secara luas. Sehingga berpotensi menjadi pasal karet,” kata dia.

Masih dalam pasal tersebut, dia juga mengkritisi kalimat ‘sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan’. Dia menilai kalimat itu memiliki makna yang luas mencakup makna yang luas pula.

“Hal itu dapat mencakup hal apa saja yang disebar termasuk berceramah tentang hukum Islam tentang hukuman mati bagi penghina Rasul SAW, bagi homoseksual, bagi orang murtad, misalnya, dapat dijerat dengan pasal ini,” ungkapnya.

Ketua Pansus Revisi Undang-Undang (RUU) Antiterirusme M Syafii menyebut RUU terorisme tersebut sudah hampir selesai. Dia mengatakan, pembahasan RUU esok Rabu akan fokus membahas dan menyikapi apa itu terorisme.

Menteri Hukum dan Perundang-undangan periode 2001-2004 Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyampaikan alasan tidak mendefinisikan terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002. Perppu ini kemudian disahkan menjadi UU 15/2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada April 2003.

“Pada waktu itu, masalah yang sama (perdebatan definisi terorisme) sudah muncul. Dan saya mengambil kebijakan untuk tidak mendefinisikan terorisme, tapi menyebutkan perbuatan mana saja atau apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan terorisme,” katanya.

Menurut Yusril, definisi itu akan selalu menimbulkan perdebatan dan selalu tidak bisa mencakup segala hal yang ingin dimuat. “Lihat contohnya, kita mau mendefinisikan manusia, apa manusia itu, kan enggak selesai-selesai. Jadi, enggak ada gunanya,” ujar guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia ini.

Terlebih, lanjut Yusril, yang terpenting dalam penyusunan produk hukum adalah rumusan yang jelas, tidak multitafsir, dan mengandung kepastian hukum. Karena itu, Yusril menilai pendefinisian terorisme itu tidak perlu dan cukup menyusun berbagai perbuatan yang termasuk sebagai tindakan terorisme.

“Jadi, barang siapa meledakkan bom yang mengancam keselamatan jiwa orang lain adalah tindakan terorisme. Itu kan jelas. Jelas artinya. Jadi enggakusah didefinisikan teroris itu apa. Disebutkan saja perbuatan apa saja yang dikatakan sebagai terorisme, bukan membuat definisinya,” ujarnya.

rpblk

LEAVE A REPLY