Baca Cepat :
- Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan penyesuaian tarif Transjabodetabek yang saat ini masih flat Rp3.500 karena beban subsidi transportasi mencapai Rp401 miliar pada 2026.
- Gubernur DKI Pramono Anung menegaskan tarif tetap akan disubsidi dan tidak semua rute mengalami kenaikan, termasuk kemungkinan penyesuaian pada rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta.
- Akademisi transportasi menilai kenaikan tarif bisa menyehatkan APBD dan meningkatkan layanan, tetapi juga berpotensi menekan daya beli masyarakat jika tidak diimbangi perbaikan kualitas transportasi umum.
JAKARTA, nawacita – Tarif Bus Transjabodetabek tak luput dari penyesuaian harga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menimbang perubahan tarif Transjabodetabek yang dimungkinkan tidak lagi flat Rp3.500. Hal ini dipengaruhi tekanan anggaran subsidi untuk moda transportasi tersebut.
Perlu diketahui besaran subsidi Transjabodetabek pada 2026 mencapai Rp401.087.058.387. Sementara untuk subsidi per pelanggan, rata-rata senilai Rp12.258.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan meski subsidi terbebani, Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan subsidi ketika tarif Transjabodetabek naik.
Adapun Pramono memastikan tidak semua rute Transjabodetabek mengalami kenaikan. Meski belum dirincikan, keputusan penyesuaian tarif akan diumumkan secepatnya.
“Untuk Transjabodetabek terus terang segera kami putuskan. Tapi saya ingin meluruskan, enggak mungkin enggak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi,” jelasnya, dikutip dalam keterangan resmi, Rabu (10/6/2026).
Dia menjelaskan, penyesuaian tarif mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencegah sebagian besar masyarakat beralih ke kendaraan pribadi.
Salah satu tarif yang akan diubah adalah rute Blok M-Bandara Soekarno Hatta. Sebab besaran tarif sangat terjangkau dibandingkan harga Bus Damri seharga Rp80.000 dari Terminal Blok M.
“Kalau kemudian Rp3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup, maka yang begitulah akan ada penyesuaian,” jelasnya.
Kenaikan harga Transjabodetabek juga dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan operasional dan menambah jumlah armada. Upaya ini sekaligus meningkatkan daya tarik terhadap masyarakat menggunakan transportasi umum.
Mengingat 95% layanan transportasi umum di Jakarta telah terintegrasi. Namun hanya sebanyak 30% masyarakat yang baru menggunakan transportasi umum. Meski begitu, Pramono optimis bahwa minat masyarakat menggunakan transportasi umum masih tinggi, yang tidak lepas dari kenaikan harga BBM.
Selain itu, Pemprov DKI juga telah menggratiskan transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat yang memenuhi syarat.
Kenaikan Tarif Sehat untuk APBD, tapi Menekan Pengeluaran Masyarakat
Wacana kenaikan tarif Transjabodetabek dinilai memiliki keuntungan bagi postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI, tetapi menekan pendapatan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno.
Dia lebih dulu menjelaskan secara nominal, tarif eksisting Transjakarta sebesar Rp3.500 berada pada kisaran yang hampir sama, atau bahkan lebih rendah, dibandingkan dengan sistem angkutan umum sejenis di kota-kota besar Indonesia lainnya.
Namun, kata dia, jika ditinjau dari aspek integrasi rute, cakupan koridor, keandalan jaringan pengumpan (feeder), serta efisiensi waktu tempuh, tarif tersebut sebenarnya jauh lebih murah dan bernilai tinggi bagi para penggunanya.
“Wacana penyesuaian tarif Transjakarta dari tarif flat Rp3.500 yang telah bertahan selama dua dekade sejak 2005 menjadi kisaran Rp5.000 hingga Rp7.000 membawa implikasi multidimensi. Kebijakan ini akan menjadi pisau bermata dua yang memengaruhi kesehatan fiskal daerah sekaligus daya beli masyarakat perkotaan,” kata Djoko dalam keterangannya dikutip pada Jumat (12/6/2026).
Dia menyampaikan rencana penyesuaian secara signifikan akan mengurangi tekanan pada alokasi subsidi transportasi laut dan darat dalam APBD, sehingga ruang fiskal daerah dapat dialihkan untuk program prioritas lainnya.
Selain itu, pengurangan beban subsidi konvensional ini memberikan keleluasaan bagi Transjakarta untuk mengoptimalkan pembiayaan investasi jangka panjang, seperti percepatan adopsi armada bus listrik (electric bus adoption) dan peningkatan infrastruktur halte rendah emisi.
Dia menilai, penyesuaian tarif mampu mendanai peremajaan armada yang telah usang, meningkatkan frekuensi bus guna memangkas waktu tunggu, serta memperbaiki fasilitas integrasi fisik antarmoda, seperti Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang menghubungkan Transjakarta dengan MRT, LRT, dan KRL.
“Selain itu, tarif baru ini akan menciptakan ekosistem tarif transportasi publik yang lebih kompetitif dan setara di Jakarta, mengingat tarif moda lain, seperti KRL Commuterline saat ini berkisar antara Rp3.000 hingga Rp6.000 untuk perjalanan jarak menengah hingga jauh,” jelasnya.
Dari aspek sosial, menurutnya akan menekan daya beli masyarakat terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Kata dia, kenaikan tarif sebesar Rp1.500 hingga Rp3.500 per perjalanan akan langsunh memberikan beban terhadap pendapatan siap belanja mereka yang rutin menggunakan bus Transjabodetabek untuk melakukan aktivitas.
Hal ini tidak lepas dari tingginya ketergantungan kelompok tersebut pada koridor BRT maupun non-BRT. Dia mengemukakan bahwa kebijakan penyesuaian tarif ini menuntut konsistensi dan efektivitas skema tarif Rp0 bagi 15 golongan masyarakat tertentu, seperti lansia, pelajar, penyandang disabilitas, dan buruh ber-KTP Jakarta guna mencegah peningkatan angka kemiskinan urban akibat kendala mobilitas.
“Kebijakan penyesuaian harga ini turut berdampak pada ekosistem transportasi kota secara keseluruhan. Jika kenaikan tarif tidak langsung diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan, seperti ketepatan waktu dan kenyamanan armada, terdapat risiko terjadinya pergeseran moda (shifting) mikro,” tuturnya.
Menurut Djoko, skema ini berpotensi membuat pengguna koridor jarak pendek memilih untuk kembali menggunakan sepeda motor. Alhasil, berpotensi meningkatkan kemacetan dan polusi udara di Jakarta.
Sementara itu, untuk penyesuaian pada rute-rute Transjabodetabek, integrasi tarif menjadi tantangan tersendiri agar tidak menyurutkan minat para komuter dari wilayah penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk beralih ke transportasi umum.
Dia menuturkan, wacana penyesuaian tarif Transjakarta tidak bisa dipandang secara sederhana sebagai pilihan untuk menaikkan atau mempertahankan tarif. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kondisi fiskal daerah dan aksesibilitas layanan transportasi bagi masyarakat.
Dia menilai, keberhasilan kebijakan itu tidak hanya diukur dari efisiensi anggaran atau peningkatan pendapatan tiket, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk melalui optimalisasi program tarif Rp0.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya peningkatan kualitas layanan secara nyata. Dengan demikian, upaya modernisasi transportasi publik dapat berjalan tanpa membebani masyarakat dan tetap mendukung tujuan keberlanjutan lingkungan
“Wacana penyesuaian tarif Transjakarta bukanlah sebuah pilihan kebijakan yang hitam-putih. Sebagai instrumen vital dalam ekosistem makro perkotaan, reformasi tarif ini menuntut titik temu yang presisi antara penyehatan postur fiskal daerah dan jaminan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya. bisnis
