Surabaya, Nawacita.co – Walikota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan telah menerima sejumlah laporan mengenai adanya pungutan liar (pungli) pada pengurusan administrasi kependudukan (adminduk) oleh petugas kelurahan.
“Sekitar 15 laporan, tapi ini mau saya hubungi dulu, karena tidak ada bukti. Cuma hanya menyampaikan (laporan) saja. Ada yang Rp500 ribu, Rp1 juta, Rp1,5 juta,” kata Eri, Selasa (9/9/2025).
Laporan pungli terkait pengurusan KTP, KK, dan pindah KK, diterima oleh Pemkot Surabaya melalui sejumlah kanal atau aplikasi yang telah disediakan.
“Maka saya ingin ada buktinya. Atau kalau tidak ada buktinya, ya dia (pelapor) yang jadi saksi,” jelasnya.
Untuk diketahui, Pemkot Surabaya melakukan langkah pencegahan pungli di antaranya dengan meminta para pegawai menandatangani surat pernyataan, sebagai wujud komitmen tidak melakukan pungli.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Berantas Pungli, Pegawai Tanda Tangan Surat Pernyataan
Walikota Eri menjelaskan Pemkot Surabaya akan memberikan sanksi sesuai dengan hasil pemeriksaan inspektorat. Akan tetapi sanksi yang diberikan bukanlah pemecatan, sebab kejadian tersebut berlangsung sebelum penandatanganan surat pernyataan.
“Kalau itu sebelum ini ya (penandatanganan surat pernyataan) kita akan sanksi, sesuai dengan pemeriksaan dari inspektorat. Tapi setelah hari ini, setelah membuat surat pernyataan, gas langsung pecat-pecat,” tegasnya.
Eri menegaskan bahwa RT tetap diperbolehkan menarik iuran kepada warga. Namun bukan untuk terkait kepengurusan administrasi, akan tetapi untuk pembangunan infrastruktur, kerja bakti, atau pembiayaan mandiri lainnya yang disepakati bersama.
“Kalau ternyata disitu ada rumah, contohnya kan ada rumah kosong, kemudian pindah ke tempat yang lain. Jangan karena rumah kosong, kemudian tidak bayar iuran,” jelasnya.
“Waktunya keruk saluran got, kerja bakti, tidak pernah ada, padahal yang lainnya urunan. Ya ini harusnya dikenai iuran, iuran apa, iuran kampung. Tapi kalau dia pindah, terkait dengan KK-nya gak ada biaya,” tambah Eri.
Reporter : Gio
