Banyak Kritik dan Penolakan, Mensos Enggan Tanggapi Soal Gelar Pahlawan Nasional Soeharto
Bandung, Nawacita – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab dipanggil Gus Ipul enggan memberikan komentar saat disinggung soal penolakan banyak pihak terkait penyematan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto.
Momen itu terjadi saat wawancara cegat Gus Ipul bersama awak media usai dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Jawa Barat Melalui Sinergitas dan Optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat pada Selasa (11/10/2025).
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Mantan Walikota Pasuruan itu enggan berkomentar dan meninggalkan lokasi wawancara cegat sambil menuturkan kata-kata berisi penolakan untuk memberi tanggapan.
“Ah udah selesai, cukup cukup kan udah selesai,” kata Gus Ipul sembari berjalan meninggalkan lokasi wawancara cegat.
Sikap tersebut ditunjukkan saat pihak Nawacita meminta tanggapan terkait banyaknya penolakan dan kritik terkait pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto.
Baca Juga: Mensos Perkenalkan Almamater Wali Asuh dan Asrama Sekolah Rakyat
Sebelumnya nama Presiden Soeharto sendiri telah diajukan kepada dewan gelar untuk diberikan gelar pahlawan nasional dan telah disetujui. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto sendiri telah dilakukan secara simbolik oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Keluarga Presiden Soeharto di Istana Negara pada Senin, 10 November 2025 kemarin.
Namun sejak pengajuan nama Presiden RI ke-2 itu sebagai pahlawan nasional, sudah banyak pihak yang mengkritik bahkan menolak. Seperti kalangan Aktivis 98, mahasiswa sampai masyarakat. Hal itu dikarenakan Presiden Soeharto memiliki rekam jejak yang dinilai buruk saat masa kepemimpinannya khususnya pada masa-masa akhir periode di tahun 1998.
Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Izzus Salam, akademisi sekaligus aktivis dan Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jawa Barat. Izzus mengungkapkan bahwa dirinya menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto.
“Iya sih ko kalo dari sikap personal maupun organisasi, tentu kalau di lingkaran aktivis sangat menolak secara tegas penyematan gelar pahlawan nasional ke Soeharto,” ungkap Izzus saat dihubungi Nawacita, Selasa (11/10/2025).
Menurutnya, penyematan gelar pahlawan nasional seharusnya diberikan kepada sosok yang menginspirasi dan memberi teladan. Sementara, Presiden Soeharto sendiri memiliki rekam jejak pembungkaman secara sistematis saat dirinya menjabat.
Seperti pelanggaran HAM terhadap para aktivis pada Peristiwa 98, Kerusuhan Tanjung Priok bahkan adanya Penembak Misterius yang dibentuk Soeharto untuk menumpas para preman atau Gabungan Anak Liar (Gali) tanpa pertimbangan peradilan.
Baca Juga: Putus Rantai Kemiskinan, Mensos Ajak Bupati Bintan Dirikan Sekolah Rakyat
“Sosok yang melanggar HAM, punya catatan pembungkaman politik secara sistematis. Makanya saya pribadi positioning sangat menolak gelar itu,” ucap dia.
Ia menilai dengan penyematan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto maka sama saja dengan pemerintah melegitimasi tindakan pelanggaran HAM dan peristiwa pembungkaman lainnya.
“Jadi memberikan gelar ke Soeharto sama dengan melegitimasi pelanggaran kemanusiaan, pelanggaran HAM. Dari mulai 60 an, Petrus, Tanjung Priok bahkan peristiwa reformasi,” tutur Izzus.
Selain itu, menyebut bahwa hal tersebut membuat penyematan gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto sebagai alat rekonsiliasi politik dari pemerintah.
“Ya menurut saya betul itu alat rekonsiliasi politik. Jadi gelar itu harusnya ditekankan untuk moralitas bukan penghargaan yang merekonsiliasi politik,” tandas dia.
Reporter: Niko
