KPU – DPR Sepakat Soal Anggaran, Durasi Kampanye dan Logistik Pemilu 2024

0
159
Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus

Jakarta, Nawacita – DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat konsinyering membahas tahapan dan anggaran pemilu 2024, pada Jumat (13/05/2022).

Anggota komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, dalam rapat tersebut sudah menghasilkan beberapa kesimpulan untuk nantinya diputuskan dalam rapat dengar pendapat (RDP).

Kesimpulan tersebut diantaranya terkait anggaran pemilu 2024. Ia mengatakan anggaran yang diajukan KPU periode lama Rp 86 triliun, lalu KPU periode baru akhirnya merasionalisasikan menjadi Rp 76 triliun.

“Dari Rp 86 triliun jadi 76 triliun ini pun kita sudah mencoba untuk mengkritisi meminta juga supaya dilakukan penghematan untuk dibawa ke RDP,” kata Guspardi Gaus, saat dihubungi nawacita, Sabtu (14/05/2022).

Terkait durasi masa kampanye, Guspardi Gaus mengungkapkan kesimpulan yang disepakati dalam rapat konsinyering yakni 75 hari.

“KPU lama minta 120 hari, malah KPU baru ini mengajukan 203 hari kaget kita, akhirnya pemerintah minta 90 hari, DPR minta 60 hari akhirnya kesimpulan semua anggota fraksi di DPR minta supaya 75 hari,” ungkapnya.

Akan tetapi, politikus Partai Amanat Nasional itu, menekankan kesepakatan durasi masa kampanye menjadi 75 hari mendapat berbagai catatan.

Yakni, terkait tentang pengadaan logistik dan durasi sengketa pemilu. Ia menyebut dua persoalan jika bisa diakomodir maka durasi masa kampanye bisa dilakukan selama 75 hari.

“Hal-hal yang berkaitan dengan logistik pemerintah akan melakukan regulasi dan presiden juga sudah menyatakan sikapnya dengan pemilu presiden siap mengeluarkan keppres,” ungkapnya.

“Berkaitan dengan sengketa yang mana ranahnya di Bawaslu dan PTUN kalau PTNU ranahnya di Mahkamah Agung (MA), oleh karena itu catatan 75 hari ini bisa dilakukan jika difasilitasi untuk mempersingkat proses sengketa di PTUN,” tambah Guspardi Gaus.

Ia pun mengaku, DPR RI nantinya akan melakukan pertemuan dengan Ketua MA untuk membahas persingkatan waktu sengketa agar bisa dilalukan masa kampanye selama 75 hari.

Selain itu, terkait isu krusial perihal digitalisasi, Gaspardi Gaus menerangkan bahwa kesimpulan yang dihasilkan yakni penyelenggaraan pemilu 2024 akan disamakan mekanismenya seperti pemilu 2019.

“Kita lihat Indonesia hanya Pulau Jawa dan di Jawa pun masih ada hal-hal berkaitan pendukung digitalisasi belum sempurna seperti masalah internet, masalah wifi apalagi diluar Jawa. Sehingga keputusan yang kita ambil tetap menerapkan sistem seperti pemilu 2019,” ujarnya.

Ihwal agenda RDP, kata Gaspardi Gaus, akan dibahas internal setelah rapat paripurna. Sebab, saat ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tengah mendampingi Presiden Joko Widodo di Amerika.

“Tentu kita harus menyesuaikan jadi kita belum putuskan nanti di dalam rapat internal akan kita buat agenda,” tutur Guspardi Gaus.

“Yang jelas sesuai UU durasi pelaksanaan pemilu dari hari H itu 20 bulan, jadi mundur kebelakang tahapan sudah harus dimulai 14 Juni artinya sebelum tanggal itu sudah diputuskan,” imbuhnya.

Penulis: Alma Fikhasari

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

LEAVE A REPLY