Banyak Problematika Yuridis, Komisi A Usulkan Revisi Perda No.13 Tahun 2016

0
92

Surabaya, Nawacita – Komisi bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jawa Timur mengusulkan revisi Perda No.13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Pasalnya, banyak problematika yuridis sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Juru bicara Komisi A DPRD Jatim Ratnadi Ismaon SH mengatakan, bahwa setidaknya ada 11 problematika yuridis yang telah diidentifikasi komisi pengusul. Diantaranya, Perda No.13/2016 belum mengatur mengenai frekuensi atau periodisasi atau intensitas sosialisasi, edukasi, dan/atau pemeriksaan penyalahgunaan narkotika baik terhadap ASN, pejabat publik, masyarakat, pelajar/mahasiswa, dan kalangan lainnya.

Kedua, kata politikus Partai Demokrat Perda No.13/2016 belum memberikan legitimasi yuridis terhadap keterlibatan Bakesbangpol, BNNP Jatim, Satpol PP, dan perangkat daerah terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jatim.

“Perda No.13/2016 juga belum mengakomodasi keterlibatan dunia pers atau media massa dalam kampanye pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di provinsi Jatim,” jelas Ratnadi Ismaon pada rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (9/5/2022).

Problematika yuridis keempat adalah Perda No.13/2016 tidak melibatkan satuan pemerintahan terkecil seperti desa/kelurahan. Selanjutnya, kata Ratnadi, Perda No.13/2016 juga belum memuat ketentuan rehabilitasi sosial.

“Perda ini juga belum mencantumkan ketentuan mengenai pembentukan tim terpadu P4GN sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 Permendagri No.12 tahun 2019,” ungkap anggota Komisi A DPRD Jatim ini.

Menurut Ratnadi, perda No.13/2016 belum mengatur menegani kemungkinan menjalin kerjasama dalam P4GN dengan pihak lain baik pemerintah maupun non pemerintah. Selain itu Perda ini belum mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang memungkinkan pemprov jatim memberikan fasilitasi dalam mendorong terbentuknya BNN di seluruh kab/kota yang ada di Jatim.

“Saat ini BNN baru terbentuk sebanyak 11 daerah dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jatim,” terangnya.

Di sisi lain, ketentuan mengenai pemberian penghargaan yang diatur dalam Pasal 26 Perda No.13/2016 belum cukup memadai dalam memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung dalam P4GN di Jatim.

“Dalam ketentuan penutup Perda No.13/2016 juga tidak mengatur mengenai batas waktu penyusunan dan penetapan Pergub sebagai pelaksanaan dari Perda P4GN,” imbuhnya.ris

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

LEAVE A REPLY