Bhutan, Kerajaan Kecil Teladan Etika Lingkungan

1
3473
Nawacita – Ketika mendengar tentang Asia Selatan umumnya pikiran kita tertuju pada negara-negara dengan wilayah, perekonomian, dan jumlah penduduk besar seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Banyak dari kita seakan lupa bahwa di Asia Selatan juga terdapat sebuah negara yang berdiri di tengah pedalaman pegunungan Himalaya. Negara tersebut ialah Kerajaan Bhutan, sebuah kerajaan kecil yang berbatasan dengan raksasa Asia, China dan India.
Terdapat sejumlah karakteristik unik yang menjadi identitas pembededa antara Butan dengan negara-negara di lain di wilayah Asia Selatan. Berdasarkan bentuk pemerintahan, Bhutan berbentuk negara monarki konstitusional dengan pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh seorang raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kerajaan Bhutan sendiri berdiri pada tahun 1907 ditandai dengan naiknya Ugyen Wangchuck ke atas takhta kerajaan, setelah berhasil memisahkan diri dari status wilayah Kerajaan Britania Raya (BTCL, 2019).
Cinta Alam dan Lingkungan, Identitas Bhutan.
Meskipun wilayah, perekonomian, maupun jumlah penduduk Bhutan tergolong kecil, tetapi Bhutan memiliki sebuah karakteristik unik yang jadi pembeda antara Bhutan dengan negara-negara lain di dunia. Karakteristik unik tersebut tergambar dari bagaimana Bhutan beserta seluruh masyarakatnya memperlakukan alam dan menerapkan standar yang tinggi terhadap etika lingkungan dalam kehidupan mereka. Masyarakat Bhutan selalu menaruh perhatian tinggi terhadap konservasi alam, pembangunan ekonomi berkelanjutan, ekoturisme, dan pertanian organik dalam upaya memperjuangkan keseimbangan alam dan manusia. Bahkan keseriusan itu ditunjukkan oleh pemerintah Bhutan dengan menerapkan aturan yang mengutamakan kelestarian alam dan lingkungan yang diatur dalam Konstitusi Kerajaan Bhutan. Aturan tersebut diatur dalam Pasal 5 Konstitusi Kerajaan Bhutan yang bersisikan beragam ketentuan untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan alam serta lingkungan yang berbunyi:
1. Setiap orang Bhutan adalah wali dari sumber daya alam dan lingkungan Kerajaan untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan dan merupakan tugas mendasar setiap warga negara untuk berkontribusi pada perlindungan lingkungan alam, konservasi keanekaragaman hayati Bhutan yang kaya, dan pencegahan segala bentuk degradasi ekologis termasuk kebisingan,  polusi visual dan fisik melalui adopsi dan dukungan praktik dan kebijakan ramah lingkungan.
2. Pemerintah kerajaan harus:
a) Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan lingkungan yang murni dan menjaga keanekaragaman hayati negara;
b) Mencegah polusi dan degradasi ekologis;
c) Mengamankan pembangunan berkelanjutan yang seimbang secara ekologis sambil mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang dapat dibenarkan; dan
d) Memastikan lingkungan yang aman dan sehat.
3. Pemerintah harus memastikan bahwa, untuk melestarikan sumber daya alam negara dan untuk mencegah degradasi ekosistem, minimal enam puluh persen dari total lahan Bhutan harus dipertahankan di bawah tutupan hutan untuk selamanya.
4. Parlemen dapat memberlakukan undang-undang lingkungan untuk memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mempertahankan kesetaraan antar generasi dan menegaskan kembali hak-hak kedaulatan Negara atas sumber daya biologisnya sendiri.
5. Parlemen secara hukum, dapat menyatakan setiap bagian dari negara itu sebagai Taman Nasional, Cagar Alam, Cagar Alam, Hutan Lindung, Cagar Biosfer, dan kategori lain yang layak dilindungi.
Berkat diterapkannya nilai-nilai kelestarian dan keberlanjutan alam serta lingkungan, sampai sekarang 72% dari wilayah Bhutan terlindungi oleh hutan rimbun yang sangat terjaga. Hal itu menjadikan hampir sepertiga wilayah Bhutan tertutup hutan rimbun yang asri. Mayoritas wilayah Bhutan yang terselimuti oleh hutan tersebut menjadi alasan mengapa Bhutan merupakan salah satu dari sedikit hotspot keanekaragaman hayati dunia (WWF, 2018)
Pemanfaatan Energi Bersih 
Bhutan juga selalu berupaya memanfaatkan energi bersih untuk memenuhi kebutuhan energi seluruh masyarakat Bhutan. Bentuk dari pemanfaatan energi bersih di Bhutan adalah produksi listrik Bhutan yang sepenuhnya memanfaatkan energi bersih dan terbarukan dalam bentuk pembangkit listrik tenaga surya, bayu, matahari, panas bumi, serta yang menjadi sumber utama yaitu gelombang air. Melalui beragam jenis pembangkit listrik tersebut Bhutan dapat menghasilkan 1,623 MW energi listrik pada 2018 (ADB, 2008)
Kita kerap mendengar negara-negara lainnya mengekspor hasil hutan, mineral, dan teknologi sebagai komoditas utamanya, namun berkat melimpahnya produksi energi listrik, Bhutan justru menjadikan listrik sebagai komoditas ekspor utama negaranya. Lebih dari 50% komoditas ekspor Bhutan adalah energi listrik terbarukan, dan importir utamannya adalah negara tetangga mereka India (Royal Bhutanese Embassy, 2021)
Janji Bhutan Untuk Dunia Ramah Lingkungan.
Dalam hal netralitas karbon, Bhutan merupakan negara pertama yang secara lantang berjanji untuk mewujudkan netralitas karbon di dunia. Janji dan komitmen tersebut disampaikan perwakilan Bhutan dalam Konferensi COP15 2009 di Copenhagen, Denmark. Pada saat dunia terancam oleh perubahan iklim, Bhutan adalah negara yang paling lantang menyatakan kenetralan atas karbon. Bhutan menghasilkan 2,2 juta ton karbon dioksida, namun hutan hutan yang mengelilingi Bhutan menyerap lebih dari tiga kali jumlah itu sehingga Bhutan adalah penyerap karbon bersih lebih dari 4 juta ton karbon dioksida setiap tahun. Sehingga dengan segala upaya yang telah dilakukan, kita dapat melihat bahwa Bhutan sama sekali tidak berkontribusi terhadap perubahan iklim dunia melainkan turut menyelesaikan krisis iklim dunia (Yangka et al., 2018)
Etika Masyarakat Bhutan Terhadap Lingkungan.
Etika serta kepedulian tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Bhutan bersumber dari nilai-nilai masyarakat Bhutan yang berkeyakinan bahwa perlu adanya keseimbangan antara manusia dan alam. Masyarakat Bhutan meyakini bahwa dengan manusia merawat alam, maka alam akan turut merawat manusia dan tercipta kesinambungan dalam hidup. Masyarakat Bhutan juga yakin bahwa kebahagiaan adalah parameter utama dari kemajuan suatu masyarakat, sehingga Bhutan menempatkan gross domestic happiness (GDH) sebagai prioritas pembangunan yang dapat dicapai apabila masyarakat hidup dalam lingkungan yang mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan.
Berdasarkan fakta-fakta yang dipaparkan terkait  Bhutan, kita banyak belajar bahwa sebagai manusia dan warga dunia kita perlu memiliki kepekaan terhadap keasrian dan keberlanjutan lingkungan serta kita perlu menghargai lingkungan sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri karena lingkungan dan manusia merupakan sebuah kesatuan dalam ekosistem. Kita perlu mengubah paradigma atau sudut pandang kita terhadap bagaimana kita melihat dan memperlakukan alam dan lingkungan, dengan memperlakukan alam dan lingkungan sebagai bagian dari rangkaian kehidupan kita bukan benda yang bisa dieksploitasi seenaknya. Dengan berubahnya paradigma dan sudut pandang kita terhadap alam dan lingkungan, maka akan turut tercipta kebijakan-kebijakan baik di sektor publik maupun privat yang lebih berorientasi kepada kelestarian serta keberlanjutan. Apabila kita berhasil memperlakukan alam dan lingkungan sebagai bagian dari kehidupan seluruh umat manusia, selalu ada harapan bagi kita selaku warga dunia untuk menyelesaikan persoalan lingkungan sehingga umat manusia dapat terus menjaga kesinambungan bumi dan seluruh alam semesta
Penulis :
Zaki Anshaari Hasibuan
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Indonesia

1 COMMENT

LEAVE A REPLY