Menelaah Pelanggaran Kode Etik di Tingkat Pimpinan Pemberantasan Korupsi

2
6206

Nawacita – Kehidupan seorang manusia sejatinya tidak dapat dilepaskan dari etika. Salah satu produk dari etika adalah etika terapan yang mana secara lebih luas etika terapan berkaitan dengan berbagai profesi, sehingga memunculkan etika profesi. Maka dari itu, kita mengenal adanya kode etik profesi yang berfungsi sebagai pedoman tingkah laku, sikap, dan perbuatan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan atau profesi.

Namun, keadaan yang ada di sekeliling kita memperlihatkan bahwa jumlah kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di Indonesia tiap tahun semakin meningkat. Jika ditelaah, hal tersebut diduga terjadi pada lembaga KPK RI, pada 2020 Dewas KPK telah menerima 30 pengaduan dan meningkat pada 2021 menjadi 37 pengaduan tentang dugaan pelanggaran etik oleh pegawai ataupun pejabat KPK.

Salah satu kasus pelanggaran kode etik di lembaga KPK RI adalah kasus yang diduga dilakukan Mantan Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli. Pelanggaran kode etik yang dilakukannya tecermin atas dua perilaku. Pertama, karena berhubungan dengan orang yang perkaranya sedang ditangani KPK. Oleh karena pelanggaran pertama ini, Pintauli ditetapkan telah melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Kedua, dugaan penyalahgunaan kewenangan kekuasaannya untuk menekan orang lain dalam rangka membantu saudaranya. Dalam hal ini beliau telah melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

KPK memang seharusnya menjadi lembaga independen dalam mewujudkan nilai-nilai publik pada kenyataanya masih digerogoti oleh berbagai permasalahan internal. Banyaknya aturan dan rincian prosedur yang sudah didesain sedemikian rupa tampaknya juga belum mampu menjamin KPK dapat bertindak secara independen, maupun secara etis dan moral.

Etika administrasi sebagai bentuk etika terapan hadir di dalam organisasi untuk memastikan para anggota organisasi dapat bertindak dan menjalankan tugasnya berdasarkan aturan, standar, atau pedoman moral yang telah disepakati. Dengan hal tersebut, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli merupakan bentuk perilaku yang melanggar etika administrasi, karena tidak sesuai dengan komitmen dasar moral yang sudah ditetapkan di dalam organisasi.

Seorang pimpinan KPK sudah sepatutnya memahami betul kode etik dan pedoman perilaku KPK bukan melanggarnya dengan alasan apapun. Ketika pemimpin KPK tidak dapat memegang jabatan tersebut dengan baik, maka pemimpin tersebut sudah menghianati kepercayaan publik. Dalam pandangan objektif, Kode etik yang merupakan hasil mengurangi hadirnya dilema moral ketika pemimpin harus mengambil suatu tindakan yang sulit untuk didefinisikan benar atau salah (Chandler, 1983). Bila melihat tanggapan Lili Pintauli terhadap kasus yang menjeratnya, ia merasa bahwa apa yang ia lakukan bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran. Namun, bila melihat putusan Dewan Pengawas KPK, secara jelas tindakan Lili Pintauli ditetapkan sebagai tindakan yang salah karena sudah melanggar kode etik yang disepakati.

Memahami dan menjalankan tugas dengan benar merupakan bentuk kesepakatan pejabat publik dengan dasar moral yang ada. Hal tersebut dikarenakan keputusan masyarakat serta keputusan pribadi merupakan penentu atas penilaian benar dan salah dari suatu tindakan, atau dapat disimpulkan bahwa tindakan yang etis merupakan bentuk kesepakatan komunitas. Lantas, bila seorang pemimpin KPK yang seharusnya menjadi sosok acuan sudah menghianati kepercayaan publik dengan tidak berperilaku etis, masyarakat pastinya akan mempertanyakan kebenaran integritas yang digadangkan sebagai nilai dasar, maupun berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik secara luas. Hilangnya kepercayaan publik akan membahayakan posisi KPK sebagai lembaga dan dapat mengganggu perjalanan panjang tindakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Maraknya perilaku pemimpin KPK yang melanggar kode etik mencuat pertanyaan mengapa kode etik yang ada belum mampu menjadi pendoman mereka dalam bertindak. Hal ini nampaknya berhubungan dengan sikap Dewan Pengawas KPK yang dinilai terlalu longgar dalam memberikan sanksi bagi pelanggar kode etik. Dewan Pengawas KPK sudah seharusnya mengambil upaya dalam memastikan adanya efek jera bagi para pelaku pelanggaran kode etik. Hal tersebut harus dilakukan demi memastikan bahwa KPK sebagai lembaga independen dapat bertindak sesuai dengan moral dasar yang telah disepakati dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kesalahan yang Ia buat ini merupakan pelanggaran etika terapan dan dalam lingkup lebih kecilnya yaitu etika profesi.

Berkaca kepada negara yang memiliki moralitas yang tinggi seperti Jepang, pada kasus seperti ini biasanya sang pelaku akan langsung mengundurkan diri bahkan mengakhiri hidupnya karena masyarakat mereka memiliki kepatuhan yang luar biasa terhadap etika profesi yang sudah seharusnya ditaati. Masyarakat mereka juga memiliki tingkat kesadaran yang tinggi sehingga sangat terpukul apabila mereka melakukan pelanggaran.

Dalam hal ini, lembaga-lembaga yang ada di Indonesia diharapkan dapat terus menjaga integritas baik secara individu dan keseluruhan lembaga yang dijalankan melalui pendidikan moral yang dimulai sejak usia dini. Kedua, pemerintah Indonesia perlu memberlakukan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hukum seharusnya serta merta dapat mengadili dengan penuh keadilan, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketiga, dalam menjalankan tugasnya, diperlukan pengawasan yang ekstra oleh Dewan Pengawas untuk mengawasi jalannya tugas pokok dan fungsi dalam lembaga terkait agar apabila ada suatu masalah dapat langsung ditangani.

Penulis :

Juditha Danuvanya, Lucya Cahyaningtyas, Maranatha Ellyda, dan Syaurah Haninah
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Indonesia

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY