Anggaran Pemilu Bengkak dimana-mana, Komisi II Minta dihitung Ulang

0
117

Jakarta, Nawacita – Besarnya anggaran pemilu 2024 membengkak di tingkat Nasional maupun daerah. KPU pusat misalnya, telag mengajukan anggaran sebesar Rp 86,2 Triliun.

Hal ini ternyata diikuti pengajuan dari KPU Provinsi dengan jumlah besar pula. Berdasarkan data pengajuan anggaran yang dikirimkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur ke pemerintah provinsi Jatim untuk kebutuhan pemilihan gubernur (pilgub) Jatim 2024 tercatat sebesar Rp 1.982.784.821.288. Informasi lain menyebutkan KPU Jawa Barat juga mengajukan anggaran lebih dari Rp 2 Triliun.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penyisiran anggaran Pemilu Serentak 2024 yang telah diajukan agar bisa diefisiensikan.

“Kita meminta penyelenggara mulai menyisir ulang, melakukan semacam penyisiran setiap detail, setiap tahapan baik untuk pemilu maupun pilkada karena memang anggaran yang diminta dalam situasi hari ini terasa berat,” kata Saan, saat diwawancarai di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/11/2021).

“Seperti kasus Jatim dia mengajukan 1 triliun lebih untuk pilkada, padahal tunjuan pilkada dilakukan serentak itu salah satunya efisiensi soal anggaran,” tambahnya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyebut, KPU mengajukan anggaran Pemilu 2024 senilai Rp86,2 triliun, atau meningkat tiga kali lipat dibandingkan Pemilu Tahun 2019 lalu.

Oleh karena itu, ia menekankan agar KPU untuk melakukan penyisiran terhadap tahapan-tahapan Pemilu yang bisa diefisiensikan. Dan Ia juga berharap KPU bisa mengedepankan efisiensi mengingat hal tersebut merupakan salah satu tujuan Pilpres dan Pileg dilakukan secara serentak.

“Untuk pemilu sudah pasti dibiayai oleh APBN. Penyelenggara KPU meminta 86 triliun, belum lagi Bawaslu, belum lagi DKPP. Pilkada mereka mengusulkan 26 triliun, kalau itu dibiayai oleh APBN di total antara biaya pemilu, pilkada itu bisa mencapai 120 triliun, kalau diserahkan ke daerah lewat NPHD juga harus hitung benar-benar,” imbuhnya.

Saan mengatakan, akan minta ke penyelenggara baik KPU, Bawaslu untuk benar-benar membuat anggaran dalam setiap tahapan secara detail dan mana nanti yang bisa efisien. “Detail efisiensi anggaran itu juga harus diterapkan di tingkat penyelenggaea Provinsi,” pungkasnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY