Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Golkar Puji Penanganan Covid di Indonesia

0
434

Jakarta, Nawacita – Partai Golkar memberikan catatan atas dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, salah satu, yakni terkait penanganan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan kasus aktif akibat pandemi Covid-19 di Indonesia.

Politikus Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, Kabinet Indonesia Maju di bawah kendali Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin telah berhasil melalui antangan tersebut dengan terkendalinya pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Kasus dan kematian yang dikonfirmasi setiap hari telah menurun tajam. Secara total terdapat 96,23 persen kasus COVID-19 kini sudah sembuh total. Bahkan terdapat 21 persen penurunan jumlah kasus dibandingkan minggu sebelumnya serta 32,7 persen penurunan jumlah kematian dibandingkan minggu sebelumnya,” kata Melki, dalam konferensi pers “2 Tahun Kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo- Wakil Presiden Ma’ruf Amin” di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/10/2021).

Lebih lanjut, Melki mengatakan, dibandingkan negara dengan lain, kejadian Covid-19 per 1 juta penduduk di Indonesia tergolong rendah yaitu 3,53 kasus dan Angka reproduksi kasus (Rt) sebesar 0,7. 

Indonesia bahkan telah melewati masa puncak kasus aktif Covid-19 yang terjadi 24 Juli 2021 dengan adanya 574.135 kasus aktif.

Sampai dengan 22 Oktober 2021 kasus aktif telah turun menjadi 15.594. Sementara, kasus meninggal karena COVID-19 telah terkendali.

“Ketika mencapai puncak gelombang kedua, ada lebih dari 2,000 kematian per hari. Namun angka tersebut berhasil dikendalikan menjadi 43 kematian di 21 Oktober 2021,” terang Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.

Pemerintahan Jokowi juga hingga pertengahan Oktober ini sudah berhasil memberikan lebih dari 165 juta dosis Covid-19. Hal itu menunjukan angka hampir 50 persen dari target vaksinasi nasional. 

Saat ini, pemerintah tengah mempercepat vaksinasi harian menjadi 2 juta dosis per hari menggunakan vaksin Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Janssen.

“Bahkan menurut Indeks Pemulihan Covid versi NIKKEI pada 30 September lalu menempatkan Indonesia di peringkat ke-54 atau yang terbaik di Asia Tenggara. Ini merupakan sebuah kemajuan mengingat pada 31 Juli peringkat Indonesia masih di 114, dan pada 31 Agustus peringkat Indonesia di 92,” paparnya.

Tak hanya itu, Bed occupation rate (BOR) mengalami penurunan di 21 Oktober 2021. BOR RS turun menjadi 11 persen dari sebelumnya 13 persen. BOR TT Covid-19 turun menjadi 35 persen dari 42 persen. BOR TT Isolasi menjadi 34 persen, dan BOR Intensif telah turun menjadi 49 persen.

“Penurunan yang terus terjadi tidak terlepas dari strategi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bidang kesehatan,” ucapnya.

Untuk terus menekan laju kasus Covid-19 di Indonesia, Presiden Jokowi pada 31 Maret 2020, mengadakan Konferensi Pers untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan PSBB berlandaskan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh menerapkan kebijakan sendiri-sendiri di wilayahnya, yang tidak sesuai dengan protokol Pemerintah Pusat.

“Presiden memastikan bahwa langkah-langkah tersebut telah diperhitungkan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia kondisi geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan, maupun kemampuan fiskal,” terang Melki.

Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju juga membuktikan kehadiran negara di masa pandemi Covid-19 dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid- 19.

Penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Seluruh kebijakan di dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, tambah Melki, terutama kebijakan di bidang keuangan negara yang telah diimplementasikan saat ini, telah didasarkan pada asesmen dan menggunakan data faktual dampak ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara.

“Oleh karena itu, DPP Partai Golkar terus memberikan dukungan pada Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam pengendalian pandemi Covid-19 dan juga transformasi sistem kesehatan di Indonesia,” imbuhnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY