Andika Perkasa Digadang-gadang Jadi Panglima TNI, Ini Kata DPR RI

0
249

Jakarta, Nawacita – Wakil Ketua Komisi I Anton Sukartono Suratto menyebutkan saat ini terdapat tiga kepala staff memiliki peluang sebagai calon nama Panglima TNI mengantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Yakni KSAD Andika Perkasa, KSAL Yudo Margono dan KSAU Fadjar Prasetyo.

Menurutnya, secara Undang-Undang Pasal 53 Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, secara profesional sudah memenuhi syarat-syarat masuk kedalam nama-nama calon penggamri Panglima TNI.

Namun, ia menilai KSAD Andika Perkasa memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan kedua kandidat lainnya.

“Secara senioritas Bapak Andika paling senior, disamping banyaknya pengalaman penugasan militer, Bapak Andika memiliki gelar pendidikan non militer cukup banyak, beliau memiliki 3 gelar master dari universitas di Amerika Serikat, pernah mengemban pendidikan di Norwich University,” kata Anton, saat dihubungi nawacita.co, Selasa (5/10/2021).

“Kemudian pada 2003, melanjutkan studi di National War College (NWC), yang merupakan bagian dari National Defense University, Washington, DC,” tambahnya.

Lebih lanjut, mengenai sisa tugas Andika Perkasa yang hanya satu tahun, ia menjelaskan bukan merupakan suatu hambatan untuk berpeluang menjadi panglima karena tidak ada aturan yang mengatur lamanya seseorang menjabat jabatan Panglima kecuali masuk masa pensiun.

“Pak Presiden lah yang menentukan diperpanjang atau tidak seseorang menjabat Panglima selama belum pensiun,” jelasnya.

“Namun buat sosok Andika, dengan sisa waktu satu tahun, saya rasa dengan bekal program meningkatkan pembinaan SDM prajurit TNI AD melalui pembinaan doktrin, pendidikan dan latihan , beliau akan bisa mensolidkan TNI dan menyelesaikan tugasnya dengan baik,” sambungnya.

Namun, Anton mengaku hingga kini Presiden Joko Widodo belum memberikan nama calon penganti Panglima TNI. “Tentunya Pak Presiden memiliki berbagai penilaian dan pertimbangan yang matang dalam menunjuk seorang Panglima. Semuanya akhirnya sangat tergantung kepada presiden sebagai pemegang hak prerogatif,” imbuhnya.

Penulis: Alma Fikhasari.

LEAVE A REPLY