DPD RI dan Mendagri Bahas Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru

0
145
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri rapat bersama Komite I DPD RI di Senayan, Senin (4/10/2021).

JAKARTA | Nawacita – Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) membahas problematika dasar status tenaga honorer, perubahan UU ASN dan skenario pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN), di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (4/10/21).

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga mengatakan, saat ini yang penting diperhatikan soal PNS yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Panajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal untuk direkrut menjadi ASN K/L di IKN baru, lapangan kerja bagi istri/suami ASN yang sebelumnya telah bekerja di Jakarta, dan lapangan kerja bagi ASN yang tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dan tidak ikut dipindahkan. “Hal itu semuanya penting untuk disampaikan kepastian serta regulasinya,” lanjut Senator asal Kaltara itu.

Fernando Sinaga menambahkan, dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dalam perjalananan berlakunya telah mendapat tantangan besar. Yaitu akan dilakukannya perubahan terhadap UU ASN tersebut. Padahal, lahirnya UU ASN tersebut bertujuan memberikan arah dan sekaligus menjadi dasar pengelolaan ASN dalam menjalankan fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan menjadi perekat serta pemersatu bangsa.

DPD RI meminta MenPAN-RB memberikan kepastian hukum bagi tenaga honorer. Sebagaimana yang dilansir dalam beberapa media, MenPAN-RB akan menyelesaikan tenaga honorer sampai dengan tahun 2021 dengan mendorong para tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK. Terkait persoalan ASN dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara, dipastikan akan memberikan dampak terhadap ASN yang bekerja di kementerian atau lembaga pemerintahan (pusat) yang tersebar ke dalam 34 kementerian dan 50 badan/lembaga.

Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana, mengungkap bahwa tenaga honorer yang sudah diangkat dari tahun 2005-2020 dan sudah ditetapkan Nomor Induk Pegawai berjumlah 1.138.977. Selain itu saat ini masih dilakukan simulasi tenaga potensial PNS yang akan dialihkan ke Ibukota baru, dan masih dalam sebatas exercise belum kebijakan.

“BKN sudah mengupayakan untuk menyesuaikan passing grade dalam penerimaan CPNS dan PPPK di berbagai daerah tujuannya agar tercapai target penerimaannya, namun ini dipastikan akan mempengaruhi kualitas SDM yang diterima. Rencana Konsep pemindahan ASN ke IKN masih menunggu konsepnya masih diajukan ke DPR, intinya roadmap sedang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas,” tukasnya.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menjelaskan Lima Prioritas Kerja 2019-2024 KemenPAN/RB yaitu membangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

“Arahan Presiden Tentang RB, untuk menjamin APBN agar fokus dan tepat sasaran, semua pejabat negara berhati-hati menggunakan APBN/APBD, sehingga reformasi struktural tidak bisa ditunda lagi. Selain itu, kompetensi SDM mindsetnya harus goal oriented berorientasi hasil adaptif dengan perkembangan teknologi, kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan masyarakat,” jelas Tjahjo. alma

 

LEAVE A REPLY