Pokja Rumah Demokrasi Ajak Kawal Persiapan Pemilu Serentak 2024

0
206

Nawacita – Kelompok Kerja (Pokja) Rumah Demokrasi menggelar Focus Grup Discussion (FGD) dan Deklarasi Bersama Sukseskan Pemilu Serentak 2024 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Sabtu 25 September 2021.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Menakar Efektifitas Pemilu Serentak Diadakan pada Tahun 2021” narasumber yang hadir adalah Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Wakil Ketua DPRD Kalbar dan Pengamat Politik Dr. Jumadi, serta hadir secara daring Anggota KPU RI, Viryan Azis.

Ketua Pokja Rumah Demokrasi Zainudin Kismit, mengatakan pemilu dan pilkada nanti merupakan sirkulasi estafet kepemimpinan nasional dan lokal. Oleh karena itu proses persiapan perlu dikawal dan diawasi, termasuk pembuatan regulasi, tahapan pelaksanaan dan sebagainya.

“Mari kita sama-sama mengawal persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024. Kami berharap kita semua dapat mensukseskan Pemilu dan Pilkada 2024 nanti,” kata Zainudin dalam sambutannya.

Selain itu juga, ia mengingatkan refleksi pemilu 2019 sebagai pemilu borongan yang harus menjadi catatan kritis dalam pelaksanaan tahun 2024 nanti, seperti profesionalisme kinerja penyelenggara dengan beban kerja yang double, pemenuhan hak pilih rakyat, kecurangan pemilu dan sebagainya.

“Tentu 2019 banyak mengajarkan kita semua proses yang kompleks sebagai persiapan di tahun 2024. Makanya kita ingin penyelenggara Pemilu maupun Partai Politik yang mempunyai anggota di parlemen untuk benar-benar mempersiapkan secara matang, baik itu dari sisi anggaran maupun regulasi, agar Pemilu Serentak 2024 dapat terlaksana secara efektif dan lancar,” katanya.

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra yang juga menjadi narasumber secara langsung dalam kegiatan tersebut memberikan beberapa catatan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024, diantaranya mengenai wacana penambahan masa jabatan presiden.

Herzaky menekankan jangan sampai pandemi menjadi alasan untuk memberangus hak politik rakyat. Penambahan mada jabatan dinilai menciderai amanah reformasi.

“Kalau ada penambahan masa jabatan tentu kita sebagai partai politik tidak setuju” tegasnya.

Pada kesempatan itu Herzaky juga menyoroti terkait ambang batas prsidential trheshold yang tidak berubah padahal 2024 dilakukan secara serentak

“Presidential threshold itu dibuat saat Pileg Pilpres gak serentak, tapi sekarangkan serentak, kita dari demokrat jelas mendorong itu 0% aja, biar masyarakat ada pilihan gak lagi ada polarisasi seperti 2019 lalu, jika alasannya untuk seleksi parpol kan udah ada parliamentary threshold” jelasnya

Pemilu serentak dinilai juga memiliki beberapa masalah utama, seperti politik identitas, money politics, post truth politics, beban berlebih bagi penyelenggara pemilu, dan tenggelamnya isu pilkada

“Post truth politics ini sangat bahaya, isu-isu hoax politik itu mengerikan. Makanya perlu ruang-ruang dialog seperti ini guna membangun narasi- narasi positif di media”jelas pemuda asal pontianak tersebut

Herzaky berharap pemilu serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar. Dirinya mendorong penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai jadwal KPU, mengingat dalam aturan yang mempunyai hak menentukan jadwal Pemilu adalah KPU.

“Harapan di Tahun 2024 ini Pemilu dapat kita optimalkan sehingga dapat berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

Sedangkan Komisioner KPU RI, Viryan Azis menjelaskan mengenai Pemilu serentak 2024, KPU sebagai penyelenggara tetap berada dan mengikuti regulasi yang ada.

“Karena KPU bekerja dengan kerangka hukum UU” tegasnya ketika menjadi Keynote Speaker yang hadir secara daring.

Dijelaskan Viryan KPU telah membuat usulan rancangan peraturan KPU, dimana waktu pelaksanan Pemilu 2024 di bulan Februari.

“Pemilu di bulan februari sedang kami review, pada aspek teknis, sebagaimana tupoksi KPU kami sedang mereview kembali, menelisik satu persatu tahapan,” jelasnya.

Viryan menegaskan KPU sangat membuka diri untuk menerima masukan saran dan gagasan terkait kepemiluan untuk kedepannya.

Menurutnya KPU konsen bagaimana bisa memitigasi sejak dini aspek teknis penyelenggaraan yang menjadi residu pemilu 2019 tidak terulang terhadap pemilu 2024.

“Salah satunya, tidak terulang kembali peristiwa wafatnya 718 petugas pemilu di KPU dan ratusan saudara kita di yang lain, pengawas TPS, saksi parpol,”ucap viryan

Sedangkan pengamat politik Kalbar Dr. jumadi yang hadir di lokasi kegiatan, menyampaikan pelaksanaan di tahun 2024 nanti tidak akan jauh berbeda dengan yang sebelumnya

“Analisa data atas kasus-kasus pelanggaran dan pola kecenderungan yang terjadi pada proses tahapan pemilu (pilpres dan legislatif) dan pilkada serentak sebelumnya menggambarkan ada sejumlah kasus yang berpotensi akan terulang kembali” jelas dosen fisip untan tersebut

Jumadi mengingatkan, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian, seperti profesionalitas penyelenggara di semua jenjang, anggaran pemilihan, logistik, faktor kesehatan, netralitas ASN, dan masa tugas KPU dan Bawaslu,

“Pemilu model apapun tentunya melayani hak pilih setiap warga, dan tantangan lain yang di hadapi pada 2024 berkenaan dengan masalah makro yaitu ketentuan undang-undang pilkada dan pemilu, masalah teknis seperti jaringan internet, irisan 2 pemilihan, dan SDM ad hock yang sesuai standart kapasitas” katanya

Dr. Jumadi pun menekankan bahwa parpol harus juga menyiapkan saksi untuk bekerja secara profesional dilapangan agar kemurnian pemilu dan pilkada tetap terjaga

“Saksi itu bagian penting dalam menjaga hak demokrasi, jadi perlu untuk parpol membuat suatu lembaga yang menaungi dan mengelola saksi ini untuk bekerja profesional kedepannya” tutupnya.

 

LEAVE A REPLY