Belajar dari Pemilu 2019, Ketua KPU Usulkan Jaminan Kesehatan dan Peningkatan Honor

0
140
Ketua KPU RI Ilham saat hearing dengan Komisi II DPR RI.

Jakarta, Nawacita – Cegah terjadinya kembali kasus kematian petugas KPU yang kelelahan pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 lalu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyampaikan beberapa usulan kepada DPR RI untuk pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.

“Gambaran 2019 dengan data Pemilu 2019, ada sebanyak 722 petugas meninggal dunia, dan 798 sakit. Bahkan di pemilihan 2020 masih ada petugas kami yang meninggal sebanyak 117 orang dan 153 sakit,” kata Ilham dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Ilham mengusulkan agar pemerintah harus memastikan jaminan kesehatan dan honor yang layak untuk para petugas KPU sesuai ketentuan yang berlaku. Baik itu PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPS luar negeri, Pantarlih, dan Pantarlih luar negeri.

“Kami juga mengusulkan pembuatan payung hukum bagi teknologi dan sistem aplikasi yang mendukung badan ad hoc,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ilham juga menyebut KPU telah melakukan simulasi penggunaan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) untuk memudahkan kerja para badan ad hoc di Pemilu 2024 nanti.

“Jadi mereka tidak perlu mengisi form-form yang begitu banyak untuk diserahkan kepada saksi dan panwas di TPS,” papar Ilham.

Selain itu, ia menyampaikan KPU juga memerlukan dukungan kerja sama lintas pemangku kepentingan dalam memfasilitasi kebutuhan dan menyediakan infrastruktur bagi badan ad hoc.

“Selama ini badan ad hoc masih kurang mendapat dukungan, misalnya tidak memiliki tempat untuk berkantor, hal-hal lain, banyak yang kurang di-support pemerintah,” tuturnya.

KPU sendiri mengusulkan Pemilu 2024, mencakup pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, bisa digelar pada 21 Februari 2024. Sedangkan Pilkada 2024 diusulkan pada 27 November.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY