Anwar Sadad Ingatkan Gubernur Khofifah Kemiskinan di Jatim Tinggi

0
225

Surabaya, Nawacita – Dampak Pandemi Covid-19 benar-benar meruntuhkan berbagai sendi kehidupan masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Bahkan yang lebih ekstrem adalah membikin masyarakat semakin jatuh kedalam jurang kemiskinan atau kemiskinan ekstrem .

Termasuk terjadi di Jawa Timur, angka kemiskinan ekstrem juga meningkat signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, penduduk miskin di Jawa Timur tembus 1,7 juta jiwa atau setara 4,4 persen dari total jumlah penduduk provinsi ujung timur Pulau Jawa.

Provinsi lain di Pulau Jawa juga mengalami hal yang serupa. Misal, di provinsi Jawa Barat angka kemiskinan ekstem mencapai 1,8 juta orang dengan persentase sebesar 3,6 persen. Begitu juga di provinsi Jawa Tengah angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,5 juta dengan persentase mencapai 4,4 persen.

Menanggapi data tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad mengaku sangat kaget dengan tingginya angka kemiskinan ekstrim di Jawa Timur. Pasalnya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa kerap mengklaim keberhasilan yang sudah diraih Jawa Timur hingga dikuatkan dengan sederet penghargaan dari berbagai lembaga dan instansi.

“Saya tentu kaget karena ada anomali dengan yang selama ini disampaikan orang nomor satu di Pemprov Jatim ke publik,” kata politikus asal Partai Gerindra saa dikonfirmasi Selasa (31/8/2021).

Lebih jauh, Ketua DPD Gerindra Jatim ini menegaska bahwa sederet penghargaan seperti capaian tertinggi investasi ternyata tidak mampu mengangkat warga Jatim dari kedalaman jurang kemiskinan.

“Penghargaan dari BKPM misalnya bahwa Jawa Timur juara dan dalam hal investasi dalam negeri. Kemudian produktivitas pertanian menggeliat karena pertumbuhan pertanian semakin membaik,” sindir Gus Sadad sapaan akrabnya.

Ia berharap Gubernur Khofifah lebih fokus dalam memimpin Jatim dengan kerja-kerja nyata yang mampu dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di lapisan bawah. Sebaliknya, jangan terbuai dengan berbagai capaian penghargaan yang notebene merupakan hasil kinerja kumulatif dari pemkab/pemkot se Jatim.

Sekadar diketahui, Bank Dunia telah menetapkan dua set batasan kemiskinan internasional menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversi kedalam US$ Purcasing Power Parity (PPP). Yang pertama yaikni 1,90 dollar AS PPP sebagai batas extreme poverty dan 3,20 dollar AS PPP sebagai batas poverty.

Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dengan jumlah yang sama, dibandingkan dengan barang dan jasa yang dapat dibeli dengan harga 1 dollar AS.

Penyumbang terbesar angka kemiskinan yang diungkap BPS berasal dari peningkatan angka pengangguran. Penduduk usia 20-24 tahun per Februari 2021 mencapai 17,66 persen atau meningkat 3,36 poin (yoy) dibanding Februari 2020 yang mencapai 14,3 persen.

Kemudian pada usia 25-29 tahun pada Februari 2021 mencapai 4,94 persen atau meningkat 2,26 persen dibandingkan Februari 2020 yang mencapai 3,26 persen.

Berdasarkan pendidikan, penyumbang angka pengangguran terbuka terbesar berasar dari lulusan SMA/SMK. Hingga Februari 2021 lulusan SMA mencapai 8,55 persen atau naik 1,86 poin dibandingkan Februari 2020 sebesar 6,69 persen.
Sementara untuk lulusan SMK pada Februari 2021 mencapai 11,45 persen atau naik 3,03 poin dibanding Februari 2020 yang mencapai 8,42 persen.

“Provinsi Jatim juga mengalami bonus demografi, jika persoalan pengangguran usia muda ini tak segera diatasi tentu akan semakin berat tantangan yang harus dihadapi Jatim ke depan,” ungkap wakil ketua DPRD Jatim.

Anwar Sadad juga menyoroti lambannya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim Tahun 2021. Pasalnya, penyerapan yang tidak optimal itu hanya akan menghambat percepatan pemulihan ekonomi Jatim di tengah pandemi.

Bahkan Presiden Jokowi juga sempat menegur bahwa penyerapan APBD Jatim masih minim baik secara langsung maupun melalui ketua DPRD Jatim Kusnadi. Namun Gubernur Khofifah malah memberikan counter bahwa penyerapan APBD Jatim lebih baik dari tahun 2020.

“APBD itu memang hanya stimulan, tetapi stimulasi tersebut bisa menggerakkan perekonomian Jatim. Kalau sampai September 2021 masih kecil masyarakat tidak terstimulasi untuk menggerakkan ekonominya, saya yakin kemiskinan ekstrem akan semakin tinggi di Jatim,” tegas pria asal Pasuruan ini.

Ia berharap agar Pemprov Jatim mampu melakukan terobosan-terobosan berupa kebijakan guna mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Apalagi Gubernur Khofifah juga memiliki para birokrat handal yang selama ini terkesan tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Gubernur Khofifah perlu segera merumuskan kebijakan yang extra-ordinary, agar perekonomian Jatim segera bangkit sehingga penduduk miskin ekstrem bisa segera ditekan seminimal mungkin,” pinta Gus Sadad.

“Harapan saya teknokrat teknokrat yang ada di lingkungan sekitar itu juga bisa benar-benar membantu gubernur merumuskan langkah-langkah yang tidak biasa. Langkah-langkah yang Extra Ordinary dengan skill dan pemahaman tentang ekonomi membuat terobosan inovasi yang memang memiliki dampak besar tidak hanya sebatas bernuansa slogan dengan bahasa-bahasa yang keren saja,” imbuhnya. (tis)

LEAVE A REPLY