Fokus Vaksinasi Berbasis Keluarga saat Perpanjangan PPKM Darurat

0
132
Kusnadi Ketua DPRD Jatim.

SURABAYA | Nawacita – Memasuki pekan ketiga pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa-Bali, DPRD Jatim memberikan evaluasi bahwa PPKM Darurat di Jatim hanya sukses atau sukses mengurangi mobilitas masyarakat tapi gagal menurunkan sebaran Covid-19. Artinya, hasilnya tidak berbanding lurus.

Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengusulkan jika pemerintah pusat memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021 di Jatim, maka PPKM Darurat jilid II di Jatim perlu dilakukan evaluasi total.

“Kenapa mobilitas masyarakat turun tapi sebaran kasus Covid-19 justru semakin banyak. Padahal bersamaan dengan PPKM Darurat juga digencarkan vaksinasi untuk mempercepat herd immunity,” jelas Kusnadi saat dikonfirmasi Jumat (16/7/2021).

Politikus asal PDI Perjuangan ini sangat memahami jika semakin lama PPKM Darurat diperpanjang maka beban masyarakat untuk sekedar bertahan juga semakin berat. Sebab pembatasan dan penyekatan ruas jalan yang diberlakukan sangat berdampak pada ekonomi masyarakat.

“Ini memang kondisi darurat dan melelahkan. Saya sebagai bagian penyelenggara pemerintahan provinsi Jatim meminta supaya aparat di lapangan jangan arogan dan kasar saat melakukan penertiban dan penegakan prokes khususnya kepada pada pedagang karena mereka menjadi tulangpunggung ekonomi keluarga,” pinta Kusnadi.

Ditegaskan Kusnadi, kebijakan pemerintah terkait kedaruratan dengan pembatasan ini adalah setengah hati. Alasannya, karena pemerintah tahu tak sanggup menjamin kebutuhan rakyat sebagaimana amanat UU Karantina akibat keterbatasan anggaran.

“Makanya aparat Satpol PP jangan arogan, sebab pemerintah juga tak sanggup memenuhi kebutuhan rakyat jika harus dilakukan lockdown. Pilihannya adalah setengah-setelah, pembatasan jalan tapi aktivitas masyarakat juga tetap jalan dengan berbagai pembatasan,” beber ketua DPRD Jatim.

Di sisi lain, fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat juga terbatas sehingga tak sanggup menampung jumlah pasien terpapar Covid-19 secara keseluruhan. Oleh karenanya pemerintah menganjurkan isolasi mandiri bagi OTG.

“Isolasi mandiri patut diduga menjadi penyebab kluster keluarga mendominasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Jatim sehingga kasus Covid-19 terus meningkat,” tegas pria yang baru sembuh paska terpapar Covid-19 ini.

Kusnadi menyarankan supaya program percepatan vaksinasi Covid-19 di Jatim difokuskan berbasis pada keluarga bukan individu lagi. Mengingat, vaksinasi berbasis individu kurang efektif untuk menekan sebaran Covid-19.

“Dengan semakin banyaknya keluarga tangguh yang terbentuk karena sudah divaksin, otomatis akan terbentuk lingkungan yang tangguh, desa tangguh dan kabupaten/kota yang tangguh hingga Indonesia tangguh dan bisa mengatasi Covid-19,” ungkapnya dengan penuh optimis.

Pertimbangan lainnya, sifat vaksin Covid-19 itu kekebalannya terbatas kisaran 6 bulan. Makanya banyak kasus orang yang sudah mendapat vaksin tapi masih bisa terpapar. “Banyak keluarga yang tertular Covid kemudian satu keluarga tersebut meninggal semuanya. Itu karena yang mendapat vaksin hanya sebagian kecil dari anggota keluarga seperti bapak dan ibunya saja,” dalih Kusnadi.

Soal teknis vaksinasi berbasis keluarga, lanjut Kusnadi itu bisa dilayani dengan memanfaatkan puskesmas jika tenaga kesehatan jumlahnya terbatas. “Jadi vaksinasi Covid-19 itu baru bisa dilayani jika melibatkan seluruh keluarga bukan individu. Saya optimis PPKM Darurat tahap II hasilnya akan lebih optimal jika dibantu vaksinasi berbasis keluarga,” pungkasnya. bdo

LEAVE A REPLY