Pemprov Jatim Diharapkan Turut Andil Dalam Mengatasi Pandemi di Kota Surabaya

0
79

Sirabaya, Nawacita – Berdasarkan hasil sidak di area Suramadu, maka sejak hari Kamis (10/6/21) lalu, Komisi C DPRD Surabaya menyampaikan permohonan hearing kepada pimpinan Dewan. Yang isinya akan mengundang pihak Komisi E DPRD Jawa Timur bersama Komisi 3 DPRD kabupaten Bangkalan.

Kami mengundang DPRD, kami merasa kota Surabaya bekerja sendirian menanggulangi Pandemi Covid -19, Untuk mengatasi dan membantu saudara saudara kita yang ada di Madura dalam hal ini kami hanya di bantu oleh TNI /Polri

” Komisi C menginginkan agar Pemprov jatim. turut ikut andil dan hadir ditengah – tengah
Pandemi yang kita atasi di kota surabaya,” ungkap Baktiono

Mengingat karena personil dari kota Surabaya mulai dinas perhubungan, bakesbang, linmas, satpol PP, asisten sekda semua full team menangani ini .” Bahkan dari dinas kesehatan juga menurunkan setiap Puskesmas dua personil,” terang dia

” Nah, yang kami test ini semuanya mayoritas warga pulau Madura, kami menginginkan PemprovJatim bersama sama kita mengatasi ini.

Paling tidak yang masuk ke Kota Surabaya melalui jalur suramadu, jalur Kamal Ujung, itu sudah selesai semua dan menunjukan hasil yang negatif dari pulau madura.

” Kalau mereka masih belum membawa surat itu, baru kita membantu, jangan semuanya dibebankan surabaya. maka dari itu kami mengundang DPRD Provinsi agar bisa menanyakan ke Gubernur. kenapa tidak melakukan aksi penanggulangan pandemi Covid-19,” ungkapnya.

” Kami mengajukan hearing hari Kamis, dan dari pimpinan DPRD, kami ditelpon langsung undangannya tidak bisa dengan tatap muka tetapi melalui daring, ” Katanya.

Komisi C, menurut Baktiono, sudah menunggu sesuai jadwal hari Senin (hari ini jam 12.00, red) , ternyata tidak ada undangan sama sekali.

” Maka kami menyampaikan ke pimpinan, dalam membuat undangan tidak boleh diskriminasi. Kenapa kalau komisi A boleh rapat daring pada hari ini, tetapi komisi C tidak boleh tanpa ada alasan dari pihak pimpinan dengan waktu yang sama,” urai Baktiono.

Politisi PDI Perjuangan ini menyayangkan bahwa rapat sepenting ini tidak jadi diadakan. ” Kami akan mengusulkan kembali ke pimpinan DPRD. Jangan karena ketua DPRD tidak ada, sehingga para pimpinan membuat kebijakan sendiri-sendiri. Itu yang tidak kami inginkan,” Tegasnya.

Dalam hal ini, melalui Baktiono, Komisi C sepakat pimpinan Dewan harus dievaluasi karena dianggap diskriminasi.

Di tempat dan waktu yang sama, anggota komisi C yang lain Sukadar memberikan beberapa catatan dilapangan. Sewaktu komisi C melihat di area Suramadu bersama salah satu pimpinan Dewan, disitu tidak terlihat peran dari pemerintah provinsi.

” Harapannya, mari kita bangun sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemkab Bangkalan dan kota Surabaya, ” katanya.

Ia berharap ketiganya bersama-sama menangani gejolak Covid yang sedang kencang-kencangnya di pulau garam.

” Kalau tanpa kehadiran pihak Provinsi, kita juga tidak bisa apa-apa dan hanya sebatas menangani Surabaya,” Ungkap Sukadar.

Untuk memadukan kinerja pemkab Bangkalan dan Surabaya,  harus dijembatani oleh pemerintah provinsi supaya bisa saling melengkapi.

” Maka dari itu, kita berinisiatif mengusulkan agar mengundang pihak DPRD Provinsi dan Bangkalan,” Tandasnya.

Dn

LEAVE A REPLY