Anggaran Pagu Indikatif cuma Rp2,4 Triliun, KPU minta tambahan Rp 10,8 Triliun

0
149
Ketua KPU RI Ketua Ilham Saputra. Foto : kpuri

Jakarta | Nawacita – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 sebesar Rp2,4 Triliun pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Kamis (3/6/2021).

Selain itu pada kesempatan ini, KPU RI yang diwakili Ketua Ilham Saputra serta Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno juga memaparkan Evaluasi Anggaran Tahun 2021 serta Rencana Anggaran Pemilu Serentak Tahun 2024.

Terkait Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2,4 Triliun ini, Ilham merincinya untuk belanja operasional pegawai sebanyak Rp1,4 Triliun, belanja operasional kantor sebanyak Rp360 Miliar, belanja non operasional Rp160 Miliar dan belanja non operasional Rp500 Miliar di mana dalamnya terdapat anggaran tahapan pemilu Tahun 2024 sebesar Rp464 Miliar.

KPU RI juga telah mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp10,8 Triliun yang nantinya akan digunakan untuk program dukungan manajemen, program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi, belanja operasional dan non operasional serta alokasi satker baik di pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

Terkait evaluasi anggaran  2021, pada pertemuan ini Ilham juga menyampaikan jumlah pagu anggaran, realisasi anggaran serta sisa anggaran.  Khusus untuk realisasi anggaran KPU Tahun 2021 sampai dengan Mei  2021 disampaikan telah mencapai 13 persen atau Rp719.925.399.736.

Sementara terkait Rencana Anggaran Pemilu/Pemilihan Serentak 2024, KPU menyampaikan berdasarkan pagu, kebutuhan hingga rincian kebutuhan anggaran yang penganggarannya bersumber dari APBN maupun dari APBD.

Saat sesi tanya jawab, Ilham merespon pertanyaan terkait masih rendahnya realisasi anggaran KPU Tahun 2021 yang baru mencapai 37 persen. Menurutnya KPU saat ini sedang melakukan penataan manajerial dengan sistem SOTK yang baru. Dimana KPU RI sudah mendapatkan deputi, inspektur utama, dan juga sedang melakukan rekrutmen terhadap esselon II. “Dan KPU fokus pada pelatihan terhadap pemberantasan korupsi, dan meminimalisir tindakan-tindakan korupsi yang ada di KPU,” ucap Ilham.

Hal senada disampaikan Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno yang menyebut KPU tengah melakukan penguatan internal dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan 2024. Ini juga sebagai antisipasi agar di tahun-tahun jelang pemilu dan pemilihan nanti, lembaganya fokus dan siap untuk bekerja optimal. “Tidak disibukkan lagi dengan penguatan SDM, penyiapan sarana dan prasarana dan juga juga untuk IT. Jadi untuk 2023 dan 2024 sampai 2025 sudah masuk anggaran tahapan,” tambah Bernad.

Diluar itu, Bernad pun meminta perhatian dari DPR bahwa hal-hal diluar tahapan juga tetap perlu diperkuat seperti sarana prasarana kantor dan gudang. Dimana kondisinya untuk KPU, beberapa di antaranya masih memprihatinkan. humas kpu ri

LEAVE A REPLY