KPK Tidak dilibatkan di Kasus BLBI, DPR Tunggu Kinerja Penegak Hukum

0
273
Aziz Syamsudin Wakil Ketua DPR RI

Jakarta, Nawacita – Dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, pemerintah tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya terdapat lima menteri serta Jaksa Agung dan Kapolri sebagai pengarah Satgas BLBI guna melakukan penelusuran semua aset negara yang berkaitan dengan BLBI.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyebut tidak dilibatkannya KPK pasti ada pertimbangan yang matang. Dan ia menilai tidak menutup kemungkinan KPK dilibatkan jika penegak hukum tidak menjalankan tugas dengan mestinya.

“Tentu pertimbangan kalau KPK ini sifatnya dalam hal tertentu, apabila aparat penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, bisa tidak KPK dilibatkan? Bisa saja presiden menambah, bisa jadi,” kata Azis, saat diwawancarai di Gedung DPR RI, Selasa (13/4/2021).

Lebih lanjut, Azis mengatakan ia kebijakan tersebut agar aset dan dana yang belum ditarik bisa terselesaikan.

“Secara parlemen, secara politik parlemen kita mendukung kebijakan dari bapak presiden bahwa ini satgas untuk menagih perjanjian-perjanjian yanh sudah di tanda tangan untuk penyerahan dana dan aset. Sehingga pemerintah dengan satgas ini yang dibentuk bapak presiden bisa menarik dana-dana yang belum terselesaikan,” terang politisi Partai Golkar tersebut.

Azis juga menegaskan, jika terjadi hal-hal transaksional yang dilakukan oleh satgas BLBI, agar melaporkak ke pimpinan DPR dan Komisi III.

“Nanti kalau ada yang bersifat transaksional laporkan ke komisi III atau pimpinan DPR,” tegasnya.

Seperti diketahui, Presiden mengeluarkan aturan mengenai keanggotaan Satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diterbitkan 6 April 2021. Tercantum dalam aturan itu daftar tim anggota Satgas BLBI. Antara lain :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Mahfud Md)
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga Hartarto)
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan)
4. Menteri Keuangan (Sri Mulyani)
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly)
6. Jaksa Agung (ST Burhanuddin)
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jenderal Listyo Sigit Prabowo)

 

Penulis : Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY