Hindari Kontroversi Publik, Arsul Sani Sebut Akan Dalami Perkara SP3 Kasus SKL BLBI

0
401
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

Jakarta, Nawacita – Perihal penghentian penyidikan perkara surat keterangan lunas BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan pihaknya akan memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami sendiri di komisi III juga nanti saat RDP akan mendalami soal ini karena misalnya dari sisi faktual bahwa Samsul Nur Salim dan Itjih Nur Salim itu kan berkali-kali dipanggil oleh KPK tidak pernah datang, statusnya adalah in-absensia nah orang yang tidak kooperatif dalam menghadapi proses-proses penegakan hukum kok malah dijadikan contoh kasus SP3 yang pertama,” kata Arsul Sani, saat diwawancarai di Gedung DPR RI, Senin (5/4/2021).

Menurut Arsul Sani, selama ini hukum di Indonesia mengenal prinsip bahwa penegakan hukum harus berkeadilan bagi publik dan juga bagi yang bersangkutan. Namun hal itu diberikan ketika orang-orang yang tersangkut dengan kasus penegakan hukum juga kooperatif dan menghormati proses penegakan hukum.

“Nah ketika tidak terjadi hal yang seperti itu, tapi diberikan SP3 tentu ini wajar publik mengkritisi dan kami pun juga nanti mengkritisi hal ini,” terang Arsul.

“Bahkan yang menjadi alasan utama KPK mengeluarkan SP3 ini diatur pada pasal 109 KUHP yaitu terkait alasan bahwa apa yang menjadi kasus itu dianggap bukan perbuatan pidana berdasarkan putusan MA dalam kasusnya Syafrudin Temunggung,” tambahnya.

Arsul menyebut sistem peradilan di Indonesia tidak menganut prinsip yurisprudensi tetap, di mana ada satu putusan hakim yang kemudian wajib diikuti hakim-hakim yang lainnya.

Namun di Indonesia, faktualnya banyak putusan hakim yang berbeda-beda. ini yang menurutnya mesti dikaji lebih dalam.

Terkait kapan akan mendalami kasus ini, ia belum bisa memastikan. Sebab keputusan yang harus diambil harus selektif agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

“Masalahnya adalah ini kan sudah mau berakhir masa sidangnya. Nanti kita bahas di masa sidang yang akan datang. Tentu kalau kami di komisi III bukan sekedar soal ini. Tetapi soal SP3 ini keputusannya mesti benar-benar selektif serta menghindari kontroversi publik,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY