Putusan Ditolak, Kubu Moeldoko Akan Laporkan ke PTUN

0
241

Jakarta, Nawacita – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD Rabu (31/3) mengumumkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang pada 5 Maret 2021.

Yasonna mengatakan jika permohonan tersebut ditolak karena tidak adanya mandat dari ketua DPD dan Ketua DPC dalam menyelenggarakam KLB tersebut.

Menanggapi hal itu, Hencky Luntungan salah satu penggagas KLB menyebut akan melaporkan hasil tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Jadi langkah kita adalah PTUN, ada gugatan PTUN, ada gugatan pengadilan penipuan serta kebohongan publik, (gugatan PTUN) itu akan dilakukan oleh teman-teman di DPP KLB, itu (kapan) urusan mereka (DPP KLB). Bukan bisa dipastikan, sudah pasti (ke PTUN) ya,” terangnya.

Hencky mengungkapkan akan mengajukan gugatan paling lambat minggu depan.

“Minggu depan paling lama,” tandas Hencky.

Namum, Hencky menilai keputusan tersebut hal yang wajar, untuk memperlihatkan jika pemerintah tidak intervensi terhadap permasalahn yang terjadi di tubuh partai demokrat.

“Itu wajar yaitu kan pemerintah bahwa terlihat pemerintah tidak terlibat intervensi,” terangnya.

Selain itu, Hencky juga menyinggung terkait penipuan dan kebohongan publik yang saat ini sudah dilaporkan kubu KLB ke Bareskrim Polri. Dia menjelaskan laporan tersebut berkaitan dengan mukadimah AD/ART Partai Demokrat.

“Kami pendiri sudah mengajukan gugatan atas kebohongan publik, dan pengambilalihan lembaga Partai Demokrat dengan mengubah mukadimah Partai Demokrat bahwa yang menjadi pendiri cuma Pak Ventje Rumangkang dan SBY. Kami punya pembuktian, yakni pada tahun 2001, ada akta notaris, yang menyatakan Pak SBY bukan pendiri, gugatan ini yang akan buat dia hancur berantakan, kami sudah laporkan ke Bareskrim tinggal menunggu panggilan,” ucapnya.

Penulis: Alma Fikhasari

LEAVE A REPLY