Begini Kronologi OTT Yang Menjerat Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

0
673

Jakarta | Nawacita – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/02) menciduk Gubernur Sulawesi Selatan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dalam jumpa pers yang dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (28/02/2021) Ketua KPK Firli Bahuri menerangkan kronologi OTT tersebut.

“Tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara,” ungkap Firli.

Ia menjelaskan, dalam laporan tersebut Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto (AS) akan memberikan sejumlah uang kepada Nurdin Abdullah (NA) melalui perantara Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, Edy Rahmat (ER), yang merupakan orang kepercayaan Nurdin Abdullah.

Pukul 20.24 WIB, AS bersama IF (sopir ER) menuju ke salah satu rumah makan di Makassar dan setiba di rumah makan tersebut telah ada ER yang telah menunggu.

Kemudin, dengan beriringan mobil, IF mengemudikan mobil milik ER sedangkan AS dan ER bersama dalam satu mobil milik AS menuju ke Jalan Hasanuddin Makassar.

“Dalam perjalanan tersebut, AS menyerahkan proposal terkait beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 kepada ER,” terangnya.

Sekitar pukul 21.00 WIB, IF kemudian memindahkan koper yang diduga berisi uang dari dalam mobil milik AS ke bagasi mobil milik ER di Jalan Hasanuddin.

Sekitar pukul 23.00 WITA, KPK mengamankan AS saat dalam perjalanan menuju ke
Bulukumba.

“Kemudian sekitar pukul 00.00 WITA, KPK menahan ER beserta uang dalam koper sejumlah sekitar Rp 2 miliar di rumah dinasnya,” beber Firli.

Selain itu, sekitar pukul 02.00 WITA, NA juga diamankan KPK di rumah jabatan dinas Gubernur Sulsel.

“Dalam kasus tersebut, NA dan ER disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” ujarnya.

Dan AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

rdks/nwct

LEAVE A REPLY