Dokumen Pendukung Syarat, Ketentuan dan Mekanisme Partisipasi PKH

0
119
Ilustrasi.
Ilustrasi.

NAWACITA – PKH merupakan salah satu program prioritas nasional dalam menekan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

 

PKH adalah bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

 

Skema penyaluran bansos PKH selama 1 tahun diberikan empat tahap per tiga bulan yakni Januari, April, Juli, dan Oktober.

 

Besar bantuan komponen Kesehatan untuk Ibu hamil/nifas Rp3 juta per tahun dan Anak Usia Dini Rp3 juta per tahun. Untuk Komponen Pendidikan dengan kategori Pendidikan Anak SD/sederajat Rp900 ribu per tahun, kategori Pendidikan Anak SMP/sederajat Rp1,5 juta per tahun, dan kategori Pendidikan Anak SMA/sederajat Rp2 juta per tahun. Untuk kategori kategori Disabilitas Berat dan Lansia masing-masing Rp2,4 juta per tahun.

 

Bagaimana bagi yang belum mendapatkan PKH? Seluruh penerima bansos di Indonesia harus terdaftar dalam DTKS.

 

Caranya adalah warga (fakir miskin) mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Pendaftaran ini akan dibahas di Musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan untuk menentukan kelayakan warga masuk ke dalam DTKS berdasarkan identifikasi awal (pre-list) maupun usulan baru. Musdes/Muskel akan menghasilkan Berita Acara yang ditandangani oleh Kepala Desa/Lurah dan perangkat desa lainnya, untuk kemudian menjadi Pre-List Akhir.

 

Pre-List Akhir ini digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS, melalui kunjungan rumah tangga. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam Aplikasi SIKS Offlineoleh Operator Desa/Kecamatan, untuk kemudian diekspor berupa File Extention SIKS. File ini kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan impor data ke dalam Aplikasi SIKS Online.

 

Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi tadi ke SIKS-NG dan mengunggah surat Pengesahan Bupati/Walikota serta Berita Acara Musdes/Muskel. Data penerima PKH dapat dilihat di website https://dtks.kemensos.go.id dengan cara memasukkan NIK penerima manfaat.

 

Penerima PKH diputuskan dengan mempertimbangkan tiga kriteria, yaitu:

 

Kriteria pertama, adalah Komponen Kesehatan yang terdiri dari (1) Ibu hamil/nifas/menyusui yakni kondisi seseorang yang sedang mengandung dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui; (2) Anak Usia Dini atau berusia 0-6 tahun yang belum bersekolah, dimana umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir. Kebijakan PKH tahun 2021 menyebutkan; ibu hamil dapat diterima dengan syarat kehamilan maksimal yang kedua kalinya, atau mempunyai anak usia dini maksimal 2 orang.

 

Kriteria kedua, adalah Komponen Pendidikan yang terdiri dari anak usia sekolah antara 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, sedang menempuh pendidikan SD/Mi sederajat, SMP/Mts sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

 

Kriteria ketiga, adalah Komponen Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari (1) Lansia 70 tahun ke atas yang tercatat dalam KK yang sama dan berada dalam keluarga; (2) Penyandang disabilitas berat yang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Maksimal satu orang yang tercatat dalam KK yang sama dan berada dalam keluarga.

 

Setelah kriteria terpenuhi dan mendapatkan PKH, KPM harus mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Ibu hamil/ibu menyusui dan anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah, wajib memeriksakan kesehatan pada posyandu atau puskesmas sesuai dengan protokol kesehatan.

 

Kewajiban bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun adalah mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85 persen dari hari belajar efektif. Sedangkan bagi lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan, minimal setahun sekali.

 

KPM juga wajib hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang digelar sebulan sekali di wilayah mereka masing-masing. ditjenpkh/mensos/bdo

 

LEAVE A REPLY