Makzulkan Malek Mahmud

0
165

Banda Aceh, Nawacita – Seperti yang sering saya nyatakan berdasarkan pernyataan Ahli Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra dan saya sependapat dan mendukung pernyataan ini, bahwa yang mengisi Lembaga Wali Nanggroe sebagai Wali Nanggroe sesuai dengan tujuan dan semangat dasar adanya Lembaga Wali Nanggroe dalam UUPA adalah almukarram wal muhtaram Dr Tgk Hasan Muhammad di Tiro. Tetapi faktanya sebelum beliau menempati maqam Wali Nanggroe sebagai penghormatan kepadanya, Allah memanggil beliau kembali ke alam baqa. Sementara dalam UUPA sudah tertulis adanya Lembaga Wali Nanggroe itu, niscaya lembaga ini terisi, yang kemudian diusahakan dengan berbagai cara agar Malek Mahmud  didudukkan sebagai Wali Nanggroe.

Saya gunakan kata “diusahakan” karena memang dalam proses menggiring Malek Mahmud menduduki maqam yang awalnya untuk almukarram wal muhtaram Dr Tgk Hasan Muhammad di Tiro itu, dibuatlah Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe yang memungkinkan dia didudukkan sebagai Wali Nanggroe. Ini sangat jelas terlihat ketika ditiadakan tes baca Quran bagi calon Wali Nanggroe. Padahal di Aceh untuk calon Keuchik saja harus lulus tes baca Quran.

Agaknya mungkin diketahui Malek Mahmud kalau dites baca Quran tidak akan lolos, dan ternyata kendati bertalu-talu masyarakat Aceh meminta Malek Mahmud yang sudah didudukkan sebagai Wali Nanggroe untuk keliling teritori Aceh tampil sebagai imam dan khatib shalat jumat sampai saat ini belum pernah terdengar dan terlihat dia melakukannya. Ini menjadi indikator kuat bahwa Malek Mahmud memang tidak mampu membaca Quran. Sisi ini merupakan dasar kuat untuk dikatakan Wali Nanggroe itu bukanlah maqam (neuduek) Malek Mahmud.

Disisi lain, dan ini sesuatu yang sangat prinsipil, sesunggahnya sosok, kapasitas dan kealitas personal Malek Mahmud  tidak memenuhi syarat konstitusional untuk didudukkan sebagai Wali Nanggroe. Berkaitan dengan landasan konstitusi ini sudah teramat sering saya tulis teks UUPA dengan kriteria, fungsi dan tugas Wali Nanggroe yang tegaskan konstitusi negara (UUPA), niscaya orang yang menempati jabatan ini harus konsisten dan transparan mewujudkannya. Terhadap amanah konstitusi ini, selain memang tidak sesuai dengan sosok, kapasitas dan kualitas personalnya, juga dengan sadar dan terang-terangan Malek Mahmud sudah melanggarnya. Dia itu tidak independen dan sangat partisan.

Tugasnya sebagai pemersatu masyarakat dengan sadar dan terus menerus dia abaikan. Buktinya konflik yang terjadi antara pejabat di Aceh sejak periode pemerintahan yang lalu sampai saat ini yang sangat merugikan rakyat banyak di Aceh tidak pernah dia lakukan. Padahal ini adalah perintah konstitusi. Termasuk konflik yang sangat runcing dalam beberapa waktu terakhir ini antara eksekutif dan legislitif di Aceh yang sangat meeugikan rakyat, dan ini tidak ada di daerah-daerah lain di Indonesia. Tetapi faktanya Malek Mahmud tenang-tenang saja dan tidur nyenyak di meuligoe. Terhadap fakta ini, sangat realistis apa yang ditulis media massa mainstream di Aceh (03/10/2020) dibawah judul “Dicari Mediator Konflik DPRA dan Plt Gubernur”, antara lain ialah, “untuk lingkup Aceh, sepertinya Wali Nanggroe (Malek Mahmud-penulis) adalah sosok yang tepat dan memiliki kapasitas untuk itu. Cuma, DNA Wali Nanggroe saat ini adalah adalah DNA GAM, yang tentu saja lebih memihak ke Partai Aceh, partai yang justru yang mengusung Dahlan Djamaluddin menjadi Ketua DPRA. Dialah bersama beberapa orang yang berada dibelakang hak interpelasi dan kini mengarah ke hak angket ini”.

Fakta ini menurut saya membuktikan bahwa Malek Mahmud tidak akan mampu independen dan menjaga netralitas serta prinsip imparsialitas. Yakni prinsip yang menjadi salah satu prinsip dasar HAM yang memperlakukan sama, adil dan tidak berpandangan buruk terhadap lain.

Satu hal dari prinsip lain, bahwa untuk periode kedua Malek Mahmud didudukkan sebagai Wali Nanggroe cacat proseder/cacat hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Berdasarkan pasal 70 ayat (2) menyebutkan, bahwa Komusi Pemilihan Wali Nanggroe terdiri dari Majelis Tuha Peuet, Mejelis Tuha Lapan Wali Nanggroe, Mufti atau yang mewakili dan perwakilan dari alim ulama masing-masing kabupaten/kota satu orang. Adapun musyawarah yang dilkukan Majelis Tinggi ketika mendudukkan Malek Mahmud periode kedua ini tidak sah, karena tanpa adanya perwakilan alim ulama masing-masing kabupaten/kota seluruh Aceh, sesuai ketentuan pasal 70 ayat (2).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, yakni, pertama sosok, kapasitas, dan kualitas personal Malek Mahmud tidak sesuai dengan jabatan Wali Nanggroe. Kedua tidak mampu melaksanakan tugasnya, yakni sebagai pemersatu masyarakat, bahkan  dengan sadar dan terus-menerus melanggar konstitusi negara (UUPA) dengan karakter dan perilakukanya yang tidak independen, tidak netral dan partisan. Ketiga, mendudukkannya kembali pada periode kedua cacat prosedur/cacat hukum. Dengan demikian Malek Mahmud itu sudah cukup syarat dan alasan konstitusional untuk segera dimakzulkan sebaga Wali Nanggroe, sekaligus menghilangkan beban rakyat yang harus menanggung puluhan miliar rupiah setiap tahun membiayai jabatannya.

Agaknya pemakzulannya itu tidak dapat diharapkan dari DPRA, karena DNA Malek Mahmud adalah DNA partai Aceh yang merupakan anggota  manyoritas fraksi di DPRA. Untuk itu terpulanglah kepada rakyat Aceh menentukan sikapnya.

Laporan : Luqmanul Hakim

LEAVE A REPLY