Pengusaha Industri Alih Daya Apresiasi Langkah Pemerintah yang Akan Menambah Diskon Angsuran PPh 25 menjadi 50 Persen

0
163
Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Mira Sonia.
Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Mira Sonia.

JAKARTA, Nawacita Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Mira Sonia mengapresiasi langkah pemerintah menambah diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dari 30% menjadi 50%. Tujuannya untuk mengungkit perekonomian di semester II-2020.

Menurutnya, kebijakan ini berdampak baik pada industri alih daya di Indonesia. “Karena dalam PMK 86/2020 sebagian besar KLU perusahaan yang tergabung dalam Abadi sudah masuk dalam penerima insentif. Sementara terhadap rencana Pemerintah memberikan kebijakan menaikkan diskon angsuran PPh Pasal 25 dari 30% ke 50% sangat menarik bagi industri alih daya pasca menurunnya pendapatan usaha akibat Covid-19,” ujar Sonia saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2020).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan Yon Arsal mengatakan Kemenkeu saat ini tengah menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang merevisi ketentuan insentif pajak dalam rangka program PEN tersebut.

Diberitakan sebelumnya, insentif pajak terkait hal ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Baca Juga: New Normal, Menkeu Sri Mulyani Cari Pajak Baru

Beleid tersebut diterbitkan karena memperluas cakupan WP penerima insentif yang merupakan revisi dari PMK 44/2020 yang mengatur hal sama. PMK 44/2020 pun adalah perluasan dari PMK 23/2020 yang juga terkait insentif pajak.

Melalui tiga kali revisi itu, Ditjen Pajak telah memperluas cakupan penerimanya. Semula, hanya 102 klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang dapat menikmati insentif tersebut sesuai PMK 23/2020.

Kemudian, dengan PMK 44/2020, jumlah KLU diperluas menjadi 846. Sekarang, dengan PMK 86/2020 jumlah KLU bertambah lagi menjadi 1.013.

Dari sisi anggaran, Yon menyampaikan untuk PPh Pasal 25 merupakan bagian yang diperhitungkan sebagai shotfall penerimaan pajak. Sehingga, alokasi dananya bukan berasal dari Rp 238 triliun anggaran PEN yang belum masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

“Jadi kalau ada perluasan sektor atau KLU, atau periode akan mempengaruhi shortfall penerimaan pajak. Tidak berpengaruh ke pos belanja. Beda dengan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang merupakan bagian belanja,” ujar Yon Arsal, Kamis (6/8/2020).

ncnws.

LEAVE A REPLY