AAJI: Penundaan Pembayaran Premi Tergantung Kebijakan Perusahaan Asuransi

0
70

“Ketua Umum AAJI Budi Tampubolon (tengah) saat konferensi pers Kinerja Industri Asuransi Jiwa Kuartal IV 2019 di Jakarta, Rabu (11/3/2020”. 

Jakarta, Nawacita – Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon menyatakan, penerapan relaksasi penundaan pembayaran premi yang jatuh tempo (grace period) selama empat bulan, baik untuk nasabah perorangan maupun ritel atau nasabah korporasi, hanya wajib dilakukan apabila perusahaan asuransi mengakui tagihan premi yang berusia hingga empat bulan sebagai aset yang diperkenankan dalam perhitungan tingkat solvabilitas.

Hal tersebut disampaikan Budi Tampubolon dalam menindaklanjuti surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-11/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020 atas kebijakan countercyclical sebagai dampak Covid-19 bagi perusahaan perasuransian.

“Dengan demikian, relaksasi penundaan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam surat OJK mengenai countercyclical bukan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi perusahaan asuransi dan merupakan kebijakan yang dapat diambil oleh masing-masing perusahaan asuransi,” kata Budi Tampubolon dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (4/4/2020).

AAJI juga berpandangan bahwa kebijakan countercyclical untuk industri asuransi dikeluarkan oleh OJK memberikan beberapa relaksasi kebijakan yaitu perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala perusahaan kepada OJK, penyelenggaraan penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama melalui telekonferensi, serta memberikan relaksasi terhadap perhitungan solvabilitas perusahaan, dimana hal tersebut diberikan untuk mendukung kinerja perusahaan asuransi serta memberikan kemudahan dalam situasi yang penuh tantangan saat ini.

“Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan suatu pilihan yang dapat diambil oleh perusahaan asuransi jiwa namun bukan merupakan kewajiban dalam pelaksanaannya,” tambahnya.

AAJI pun lantas meminta nasabah untuk selalu memahami ketentuan-ketentuan dalam polis mereka termasuk mempertimbangkan apakah langkah untuk menunda pembayaran premi akan berpengaruh kepada elemen-elemen investasi yang telah diperhitungkan dalam perencanaan keuangan mereka.

“AAJI juga mengimbau nasabah untuk memastikan agar perlindungan asuransi jiwa yang dimilikinya tetap aktif dan menghubungi perusahaan asuransi masing-masing untuk mendapatkan penjelasan atau apabila mempunyai pertanyaan terhadap polis yang dimiliki,” imbaunya.

Meski demikian, pihaknya menyambut baik kebijakan countercyclical yang dikeluarkan oleh OJK yang bertujuan untuk menjaga stabilitas kinerja industri keuangan non-bank (IKNB) di tengah wabah Covid-19, sekaligus sebagai suatu dukungan bagi industri asuransi jiwa untuk terus berkontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Budi mengatakan, AAJI meminta perusahaan anggota untuk tetap merekrut tenaga pemasar baru agar masyarakat tetap mendapatkan layanan untuk proteksi kesehatan dan finansial mereka. Hal ini mengkonfirmasi komitmen industri asuransi jiwa untuk terus berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, bahkan di situasi yang sulit seperti saat ini

Selain itu, AAJI juga meminta OJK untuk memberikan relaksasi kepada perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam penjualannya, dimana pertemuan langsung secara tatap muka antara tenaga pemasar dan calon nasabah dapat digantikan dengan penggunaan teknologi komunikasi (pertemuan langsung secara digital), serta menghapus kewajiban tanda tangan basah dan menggantikannya dengan tanda tangan dalam bentuk digital atau elektronik.

“Hal ini sesuai dengan ajakan pemerintah untuk melakukan gerakan physical distancing dalam menghadapi pandemi saat ini,” ungkap Budi.

brt1

 

LEAVE A REPLY