Komisi B Minta Pemkot Siapkan Ekonomi Jika Surabaya Lakukan Karantina Wilayah

0
232

Surabaya, Nawacita– Pada Senin kemarin (30/3) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menggagas karantina wilayah. Hal ini dilakukan untuk mencegah perkembangan Covid-19 di wilayah berjuluk kota pahlawan tersebut.

Namun ide ini justru mendapat sorotan dari komisi B DPRD Surabaya. Pasalnya karantina wilayah bisa mengganggu perekonomian warga Surabaya.

Jhon Tamrun anggota Komisi B DPRD Surabaya mengatakan bila konsep karantina wilayah sama dengan lockdown parsial maka Pemkot harus menyiapkan semua kebutuhan masyarakat. Sebab konsep lockdown parsial membuat warga Surabaya tidak bisa ke luar kota maupun sebaliknya.

“Lockdown parsial ini bisa dilihat secara parameter grafik perkembangan covid-19. Kalau mau tidak cepat bertambah parameternya, berarti bisa kita segera lakukan lockdown parsial. Tapi kalau kita mau mengolor, tapi ada cara lain agar tidak menambah parameter grafik silakan ditunda,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Surabaya pada Senin (30/3).

Politisi dari fraksi PDI-P tersebut juga mengingatkan bila terjadi lockdown parsial, maka Pemkot harus memikirkan juga perekonomian masyarakat. Ia mengatakan harus dipikirkan matang terkait dampak ekonomi yang akan ditanggung masyaraakat selama hal tersebut terjadi.

“Kalau tidak ada cara lain saya setuju (lockdwon parsial). Tapi dengan catatan perekonomian harus disiapkan dulu. Karena lockdown ini berdampak secara ekonomis. Tapi kalau belum siap, jangan lakukan dulu,” ujarnya.

Laki-laki yang akrab disapa Jhon tersebut juga melanjutkan bahwa lockdown hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Namun dilakukan secara koordinasi dengan pemerintah daerah.

“Kalau mau melakukan lockdown Surabaya maka harus dikoordinasikan. Masalahnya saiki mangan ae angel e. Makanya harus dipikirkan juga secara ekonomis. Saya akan berkoordinasi terus dengan Dinas Perdagangan (Disdag), tandasnya.

Senada dengan Jhon, sekretaris komisi B Mahfudz juga menekankan bila terjadi karantina wilayah maupun lockdown parsial, maka kebutuhan masyarakat harus disiapkan. Ia mengatakan akan tidak sepakat dengan karantina wilayah apabila Pemkot tidak siap dengan kebutuhan masyarakat.

“Saya sepakat isolasi. Syaratnya Pemkot harus siapkan semua kebutuhan isolasi itu, bisa kerjasama dengan swasta atau cara lainnya. Kalau tidak siap saya tidak sepakat,” katanya.

Politisi fraksi PKB itu juga menerangkan bahwa karantina wilayah Pemkot bisa bekerjasama dengan swasta untuk menyiapkan masa karantina. Agar semua kebutuhan pokok terpenuhi.

“Kalau masyarakat wes engga ngurus harga barang ini sekian sekian. Kalau mau diisolasi siapkan semuanya. Masyarakat sudah harus disiapkan kebutuhannya,” terangnya.

Mahfudz menjelaskan sebaiknya karantina wilayah tidak dilakukan secara menyeluruh. Tetapi hanya daerah-daerah yang benar-benar terpapar virus corona. Ia juga meminta agar Pemkot melakukan tes masal kepada warga Surabaya. Sehingga bisa diketahui daerah mana yang benar-benar terpapar virus. Lalu daerah tersebut bisa diisolasi.

“Pemkot tidak pernah melakukan tes masal. Tidak usah masal. Atau bisa Sampling aja lah. Oh daerah ini bisa diisolasasi, oh sini tidak perlu,” pungkasnya.

(and)

LEAVE A REPLY